DPR Dukung GP3K Berbasis Korporasi

22-11-2011 / KOMISI VI

DPR Mendukung Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN bersama BUMN lainnya yaitu PT Shang Hyang Seri, PT Pertani , Perum Bulog, PT Perikanan Nusantara, dan Holding PT pupuk Sriwijaya mendapatkan dukungan dari DPR.

"Pemerintah Syaratnya,harus membuatkan guidance (arahan) yang jelas agar strategi yang akan diterapkan tepat sasaran dan bisa terlaksana, jelas Anggota DPR Ecky Awal Mucharam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru-baru ini.

Menurutnya, kedepan anggaran APBN kita akan mengalami tekanan-tekanan terkait dengan masalah Fiskal, maka pemerintah  sudah selayaknya dapat melakukan sinergi agar  beban APBN terhadap BUMN bisa berkurang, sehingga APBN kedepan dapat dimaksimalkan bagi Infrastruktur dan Subsidi Energi dalam mempercepat peningkatan perekonomian bangsa.

 
Ecky menambahkan, yang harus segera dibenahi adalah komitmen dan kemauan dari pemerintah terkait dasar hukum dan siapa penanggung jawabnya. Apalagi, lanjut Ecky, untuk program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan bebasis Korporasi (GP3K) ini menggunakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

“Artinya kinerja BUMN-BUMN ini harus bisa dipertanggung jawabkan juga. Kami dari komisi VI DPR akan mendukung hal itu.” tutup Ecky.

 Dalam RDP tersebut, Kementerian BUMN menyampaikan strategi meningkatkan produksi BUMN Pangan secara nasional dengan program GP3K yang meliputi : (1) Inovasi teknologi secara terpadu yang mampu mendorong produktivitas; (2) Adanya sinergi antar BUMN untuk penguatan penyediaan dan distribusi sarana produksi selain sinergi petani dengan BUMN untuk penguatan receiving system akses petani terhadap modal dan penguatan untuk menerapkan teknologi secara sempurna; (3) Penguatan administrasi berupa pencatatan seluruh petani peserta GPK.(si)

BERITA TERKAIT
Komisi VI Soroti Dugaan Ketidakadilan dalam Pengelolaan Lahan di Batam
04-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan ketidakadilan dalam pengalihan lahan di...
UU BUMN Disahkan: Tantangan dan Harapan Bagi Masa Depan Perekonomian Nasional
04-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan...
Darmadi Durianto Optimistis Indonesia Akan Miliki Sektor Investasi Produktif
04-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) diyakini...
Menuju Era Kelincahan BUMN, Perjalanan Panjang Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Lewat Revisi UU BUMN
04-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Akhirnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menuju tahap final...