Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah. Foto: Istimewa/Man

Hingga kini, pemerintah belum memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini akan diteruskan atau tidak. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah, pemerintah patut mencoba opsi lain yaitu melakukan pengetatan penerapan protokol kesehatan.

“Masyarakat diajak untuk disiplin dan peduli. Pemerintah kebijakannya juga diperjelas, sehingga masyarakat mudah untuk menjalankan," kata Nur Nadlifah dalam siaran persnya, Senin (19/7/2021). Ia menekankan, pengawasan terhadap prokes harus diperketat. Misalnya ketentuan work from office dan work from home di perkantoran dan perusahaan harus benar-benar ditegakkan.

Politisi Fraksi PKB ini menambahkan, pembatasan mobilitas dari penerapan PPKM Darurat yang berkepanjangan dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat. Dimana, banyak masyarakat yang mencari nafkah setiap hari adalah untuk kebutuhan makan keluarganya di hari itu juga. Namun,  jika mobilitas  tidak dibatasi melalui PPKM Darurat dikhawatirkan angka penyebaran virus Covid-19 akan terus meningkat. 

"Soal PPKM Darurat, ini kita serba salah. Dua minggu PPKM Darurat sangat menyulitkan masyarakat yang harus mencari nafkah harian. Mengingat bansos belum juga cair. Namun, kalau tidak diperpanjang, penyebaran virus ini juga luar biasa hingga menyebabkan rumah sakit penuh, banyaknya pasien isoman yang tidak terurus. Selain itu kita juga kekurangan oksigen, obat bahkan para nakes sudah lelah luar biasa," terangnya.

Menurut Nur Nadlifah, dalam menyosialisasikan dan menegakkan PPKM Darurat, para petugas lapangan harus melakukan pendekatan humanis melibatkan seluruh komponen masyarakat. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semuanya bisa menjadi influencer untuk mengajak masyarakat patuh pada kebijakan pemerintah.

"Pendekatan Humanis diperlukan agar masyarakat nyaman dan sadar dalam menjalankan kebijakan pemerintah guna menurunkan angka penyebaran Covid-19," jelasnya. Ia jugameminta agar para pemain obat dan alkes juga ditindak tegas, sehingga masyarakat tidak panik dan layanan kesehatannya bisa berjalan dengan baik. (rnm/es)