Nasim Khan: PPKM, Momen Terbaik Perbaiki Bangsa

03-08-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan. Foto: Oji/Man

 

Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah dua kali diperpanjang menjadi level 4 hingga 9 Agustus, harus dijadikan momemtum perbaikan bangsa. Tidak hanya di sektor kesehatan, tapi juga sosial dan ekonomi.

 

Dalam wawancarannya via Whatsapp, Selasa (3/8/2021), Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengatakan, semua komponen bangsa harus kian peka terhadap kondisi terkini seiring pemberlakuan PPKM untuk mengatasi pandemi Covid-19. "Seharusnya momen ini semakin membuat kita semua sensitif juga peka untuk mulai berbuat yang terbaik atas kondisi bangsa."

Hanya saja fakta di lapangan kerap tidak sejalan dengan harapannya. Nasim menyebut, bantuan sosial (Bansos) memang sudah berjalan. Tapi, sistemnya berupa data penerima tidak pernah beres dari dulu sebelum pandemi sampai sekarang. "Terbukti selama ini kita lihat permasalahan bantuan PKH maupun Bansos tidak pernah beres. Seharusnya semua bersinergi. Apalagi, ada aparatur desa sebagai ujung tombak yang selama ini kuràng diperankan," ucap politisi PKB ini.

 

Padahal, sambung Nasim, aparatur desa sangat paham dengan kondisi masyarakatnya bila diberdayakan untuk mendata para penerima Bansos. Masalahnya, selalu saja ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan golongan. "Fakta dan data yang kita serap dari dapil, lalu kita sampaikan ke semua instansi, kementerian, dan pemda. Susah untuk mendapat perhatian, karena semua saling lempar kebijakan, baik pemda maupun pemerintah pusat," kilahnya. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...