Komisi V DPR RI meminta Badan SAR Nasional (Basarnas) melakukan persiapan dan perencanaan yang lebih baik khususnya terhadap program/kegiatan Tahun 2012 yang merupakan program/kegiatan lanjutan dari Tahun 2011 agar dapat terserap pada akhir Tahun anggaran.

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyirwan Sujono saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Basarnas, Rabu (30/11) di gedung DPR.

Dalam kesimpulan yang lain Nusyirwan kembali menyampaikan, Komisi V DPR RI memahami capaian realisasi anggaran Basarnas yang hingga 31 Oktober 2011 tercatat sebesar 70,29%, namun Komisi V DPR prihatin terkait capaian realisasi anggaran BMKG yang hingga November 2011 tercatat baru sebesar 52,52%.

Untuk itu, Komisi V DPR meminta meningkatkan capaian serapan mencapai sebesar 97% (BMKG) dan 80% (Basarnas) baik realisasi fisik maupun keuangan, dengan segera menyelesaikan berbagai penyebab rendahnya serapan anggaran.

Rapat Dengar Pendapat pagi itu khusus mengagendakan evaluasi pelaksanaan APBN 2011 dan membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPR mengapresiasi hasil audit BPK tahun 2010 terhadap BMKG yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni.

Kepala BMKG Sri Woro B. Harijono mengatakan, pagu anggaran BMKG tahun 2011 paska revisi penghematan program generik sebesar lebih kurang Rp 1 triliun.. Sesuai dengan prioritas Nasional (2009-2014), program BMKG diprioritaskan untuk pembangunan Pos Agroklimat di 11 provinsi lumbung padi nasional dan Sekolah Lapang Iklim.

Selain itu, untuk penjaminan berjalannya fungsi sistem peringatan dini tsunami (TEWS) dan sistem peringatan dini cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya serta sistem peringatan dini iklim (CEWS) pada 2013.

Saat ini serapan yang dicapai sebesar 52,52 %. Kegiatan yang telah dilelang sampai dengan 31 Oktober 2011 mencapai 95% dan status masih dalam proses pelaksanaan. “Diperkirakan penyerapan keuangan sampai dengan 31 Desember 2011 mencapai 97 persen,” kata Woro.

Sementara Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland mengatakan, tahun anggaran 2011 Basarnas mendapat pagu anggaran sebesar Rp 1,32 triliun. Sampai dengan 31 Oktober 2011, anggaran yang telah terealisir sebesar Rp 809.06 miliar atau realisasi keuangan 70,29%, realisasi fisik sebesar 75,73%.

Max menyampaikan, tahun anggaran 2011 ini terdapat beberapa permasalahan kegiatan yaitu kegiatan pengadaan kapal penyelamat 40 M sebesar Rp 40,50 miliar yang tidak dapat dilaksanakan karena jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak memungkinkan dapat selesai di tahun 2011.

Hal ini disebabkan, karena usulan revisi pengadaan kapal dari 40 M ke 59 M melalui multiyears tidak disetujui Menteri Keuangan. Oleh sebab itu, Basarnas memutuskan untuk menunda kegiatan tersebut ke tahun 2012 melalui Surat Kepala Badan SAR Nomor SP 102/1/1632-BSN tentang penundaan kegiatan pengadaan kapal SAR yang ditujukan kepada Menteri Keuangan.

Sementara untuk temuan BPK, menurut Max, semua hasil temuan telah ditindaklanjuti dan sudah diselesaikan.(tt)