Wakil Ketua Komisi DPR RI XI Amir Uskara. Foto: Jaka/Man

Wakil Ketua Komisi DPR RI XI Amir Uskara mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional pada RAPBN 2022 yang dicanangkan pemerintah terlalu optimistis. Menurutnya hal tersebut berbanding  terbalik dengan kondisi riil di tengah masyarakat dan kemungkinan belum berakhirnya pandemi di tahun mendatang.

“Saya anggap itu sangat optimistis dibandingkan kondisi riil di tengah  masyarakat," ujar Amir ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022 yang beragendakan pidato Pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Dalam pidatonya tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan hingga 5,5 persen di tahun 2022 nanti. Dengan target tersebut pemerintah dinilai optimistis pandemi telah berakhir di tahun depan.

“Padahal dari segi anggaran (tahun 2022), pemerintah masih mengalokasikan kebutuhan penanganan pandemi. Dari sisi belanja kesehatan misalnya dialokasikan sekitar 9,4 persen di tahun depan, dimana pada tahun-tahun sebelumnya berkisar 5 persen," urai Amir.

Sementara itu, politisi Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengritisi bahwa pemerintah terlihat mempertimbangkan kemungkinan pandemi di tahun depan ketika merencanakan anggaran pengeluaran. Tetapi dari sisi rencana penerimaan pertimbangan kemungkinan terjadi pandemi tidak terlihat.

"Dari sisi penerimaan saya tidak melihat itu dilakukan, misalnya target pajak sekitar Rp1.500 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun. Dengan perputaran ekonomi di tengah masyarakt seperti saat ini, saya rasa itu sangat berat," urai Amir.

Namun secara keseluruhan, legislator dapil Sulawesi Selatan I itu memahami dan setuju dengan langkah pemerintah yang fokus pada sektor kesehatan untuk menangani pandemi. Amir pun mewanti-wanti agar pemulihan kesehatan juga harus diikuti dengan program penataan ekonomi masyarakat. (ah/sf)