Saan Mustopa Tepis Wacana Penundaan Pemilu Serentak 2024

23-08-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Geraldi/Man

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menepis kabar penundaan skema Pemilu 2024 menjadi 2027. Ia mengatakan, pemilu serentak tetap dilaksanakan pada 2024. Ia menegaskan, DPR dan pemerintah tidak pernah membahas rencana penundaan tersebut.

 

“Tidak ada wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 ke 2027,” tegas Saan saat dikonfirmasi awak media baru-baru ini. Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, RI pelaksanaan Pemilu legislatif baik DPR RI, DPRD, dan DPD serta Pemilu Presiden masih sesuai kesepakatan akhir yakni tetap diselenggarakan di tahun 2024.

 

Seperti diketahui bahwa beberapa waktu belakangan ini beredar kabar di media sosial bahwa skema pemilu DPR, DPD, dan pemilihan presiden yang semestinya dilakukan pada 2024 ditunda ke 2027. Sementara, untuk Pemilu DPRD dan Pilkada tetap digelar 2024. Dalam kabar yang beredar itu juga disebutkan bahwa Kaukus Pemilu sudah melakukan lobi-lobi politik ke Ketum Parpol.

 

Sementara itu pernyataan yang sama juga disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari yang mengatakan bahwa informasi yang beredar terkait pemilu serentak 2024 diundur menjadi tahun 2027 adalah tidak benar. Ia memastikan, pelaksanaan pemilu tetap sesuai jadwal dengan pemungutan suara yakni pada 28 Februari 2024. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...