Sejumlah Anggota Komisi I DPR menilai pemerintah belum mengoptimalkan keberadaan sejumlah Badan Usaha Milik Negara Strategis (BUMNIS) seperti PT Pindad, PT PAL, PT Dahana dan PT Dirgantara Indonesia. Keempat BUMNIS itu sangat potensial dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan nasional. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengat Pendapat (RDP) Komisi I dengan Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono, Direktur Utama PT Dahana Tanto Dirgantoro, Direktur Utama PT PAL Harsusanto dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Yusron Ihza (F-BPD) didampingi Theo L Sambuaga (F-PG), Guntur Sasono (F-PD) dan Sidarto danusubroto (F-PDIP) diruang rapat Komisi I, Senin (11/5). “Pemerintah tidak punya political will untuk menggunakan produk BUMNIS,” kata Anggota Komisi I Yuddy Chrisnandi (F-PG). Menurutnya, pemerintah sampai saat ini tidak mempunyai keinginan untuk mengembangkan BUMNIS. Dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan, pemerintah masih lebih suka menggunakan peralatan yang berasal dari luar negeri, meskipun kualitas yang dihasilkan BUMNIS tidak kalah baik. ”Masih banyak kredit ekspor dan kontrak dengan pihak luar negeri dalam bidang Alutsista,” jelasnya. Yuddy menegaskan, pemerintah tidak mempunyai keinginan kuat menjadikan BUMNIS sebagai tuan rumah di negeri sendiri dalam bidang pertahanan. Marcus Silano (F-PD) menjelaskan bahwa Komisi I selalumendorong pemerintah untuk menggunakan produksi BUMNIS. Namun demikian, ia mengakui hal itu masih terbentur pada persoalan anggaran. ”Tapi selalu terbentur masalah anggaran,” katanya. Menurutnya, industri strategis harus dikembagkan sebagai ujung tombak industri pertahanan nasional. Marcus menilai bila dalam bidang strategis, pemerintah masih mengacu keluar negeri akan membuat BUMNIS tidak berkembang. ”Kalau tetap berorientasi ke luar negeri, industri dalam negeri tidak akan berkembang,” ujarnya. Mampu Bersaing Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa kemampuan BUMNIS Indonesia tidak kalah dengan produksi luar negeri. Ini terbukti dengan digunakannya produksi BUMNIS di sejumlah negara seperti Turki. Kemampuan bersaing dengan produksi luar negeri dan digunakannya produksi BUMNIS diluar negeri menunjukan kemampuan luar biasa dari badan usaha milik negara itu. ”BUMNIS harusnya kita banggakan. Kita bisa buat Alutsista untuk mengawasi wilayah Indonesia dengan menggunakan produksi BUMNIS,” kata Andreas Pareira (F-PDIP). Menurut Andreas, dengan menggunakan produksi yang dihasilkan BUMNIS, akan semakin meningkatkan kemampuan teknologi yang dimiliki. Selain adanya transfer teknologi, keberadaan masa depan pekerja di BUMNIS yang jumlahnya ribuan orang juga akan terus bertahan. ”Kebanggan nasional bila menggunakan produksi dalam negeri,” ujar Andreas. Lebih jauh Anggota Komisi I Djoko Susilo (F-PAN) menilai Indonesia akan jauh menjadi negara kuat dengan memperkuat BUMNIS. Ia meminta pemerintah lebih memberi peranan kepada badan usaha strategis untuk kepentingan negara. ”Harus ada keberpihakan,” katanya. Djoko menjelaskan sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain, bahkan sejumlah putra-putri terbaik Indonesia saat ini bekerja di sejumlah negara dalam bidang strategis. ”Banyak ahli penerbangan Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti Brazil dan Malaysia,” katanya. Sementara itu, Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono dalam pertemuan tersebut menjelaskan badan usaha yang dipimpinnya saat ini tengah menghadapi sejumlah kendala. Diantaranya adalah soal anggaran. Adik menjelaskan bahwa PT Pindad terus menjalankan operasinya meskipun biaya pelunasan pesanan 134 unit panser belum terealisasi. ”untuk penyelesaian kontrak 134 unit panser 2009-2010 belum ada, sementara produksi terus berjalan,” katanya. Dihadapan Komisi I, Adik menjelaskan, dalam menjalankan produksinya, PT Pindad juga mengalami kendala. Diantaranya kenaikan harga komponen import akibat dampak perubahan kurs valas. ”Ketergantungan komponen strategis yang masih import,” katanya. Selain masih menggantungkan sejumlah komponen dari luar negeri, persoalan pajak juga menjadi salah satu kendala bagi PT Pindad dalam menjalankan produksi. Adik menjelaskan dengan dikenakannya pajak pada sejumlah barang yang akan digunakan dalam produksi cukup mempengaruhi kinerja PT Pindad. Lebih jauh, ia meminta supaya ada kepastian anggaran bagi PT Pindad dalam menjalankan produksinya mengingat perusahaan itu merupakan termasuk BUMNIS. (bs)