Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan BPH Migas, Senin (23/8/2021). Foto: Runi/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari mempertanyakan percepatan pengaturan program cadangan BBM Nasional yang sejatinya masuk dalam program jangka pendek atau jangka menengah. Mengingat, dari paparan mitra kerja, program cadangan BBM nasional termasuk salah satu program jangka panjang.

"Cadangan BBM nasional hari ini (sudah banyak yang merilis) hanya bisa bertahan hingga 21 hari. Melihat urgensi ketahanan energi yang hingga kini menjadi kendala,kenapa program percepatan pengaturan program cadangan BBM nasional dimasukkan ke dalam program strategis jangka panjang. Kenapa tidak dijadikan program strategis jangka pendek ataupun menengah," ungkap Ratna saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan BPH Migas, Senin (23/8/2021).

Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, menurut pemahaman Ratna, percepatan pengaturan program cadangan BBM nasional merupakan langkah antisipatif yang harus segera diambil. "Agar negara kita ini secara umum bisa semakin aman dan nyaman," ungkap politisi Fraksi PKB itu.

Di sisi lain, Ratna juga mempertanyakan langkah atau terobosan dari Komite BPH Migas terkait akselerasi pemerataan BBM. Pasalnya, dirinya pernah membaca di salah satu media, sebanyak 43 persen dari total kecamatan se-indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur BBM.

"Ini adalah problem khusus yang harus menjadi fokus dari teman-teman BPH Migas kedepannya. Karena luasan wilayah NKRI ini ternyata membawa kendala tersendiri bagi upaya pemerataan BBM di wilayah-wilayah tersebut," pungkasnya. (ayu/es)