TKDD 2022 Harus Dioptimalkan untuk Pembangunan Daerah

25-08-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham serta Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Foto: Jaka/Man

 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk memastikan pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada 2022 dioptimalkan untuk pembangunan daerah.

 

Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham serta Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Menurutnya, apabila kinerja belanja daerah tidak mengalami perbaikan, maka pembangunan daerah yang diharapkan masyarakat bisa jauh dari harapan.

 

"Kami perhatian besar pada kebijakan TKDD. Pasti kita tidak ingin mengalokasikan anggaran TKDD yang direncanakan Rp770,4 triliun tahun 2022, sebagian besar tersedot untuk biaya rutin," ujar Said.

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong pemerintah untuk menekankan transfer berbasis kontrak. Langkah ini, dapat meminimalisasi dana menganggur atau idle cash di daerah. Said juga meminta pemerintah agar mulai mengubah penetapan belanja pada APBN 2022. Perubahan itu harus berwujud belanja untuk pembangunan yang lebih besar daripada anggaran rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

 

Dia menyarankan, pemerintah sudah harus mulai melakukan langkah afirmatif agar setidaknya 40 persen dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa dipersiapkan untuk program ketahanan pangan, khususnya yang ditopang oleh daerah, minimal dalam waktu tiga tahun ke depan. “Langkah ini untuk menopang swasembada pangan dan kebutuhan pangan hewani,” ungkap Said.

 

Namun di sisi lain Anggota Banggar DPR RI Hamka B Kady menyarankan agar dana desa tidak diarahkan pada BLT. Dia mengharapkan ada perkembangan perekonomian di desa meskipun di tengan pandemi yang melanda.

 

"Dana desa kami sangat berharap kebijakannya tidak lagi mengarah kepada BLT, agar supaya keseimbangan yang kita harapkan terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan perkembangan perekonomian di desa dapat tumbuh. Hampir 80 persen lebih dana desa dipakai untuk BLT. Itu tidak salah, itu jalan yang tepat, tapi dengan kondisi yang akan datang kita berharap ada pertumbuhan," papar Hamka. (eko/es)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...