Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari saat rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang juga dihadiri Kepala BPOM, IDI, ADINKES di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Foto: Azka/Man

Sertifikasi vaksin Covid-19 yang ada dalam aplikasi PeduliLindungi saat ini menjadi suatu yang penting karena prasyarat dalam melakukan perjalanan atau akses ke sejumlah fasilitas publik. Namun, sejumlah kendala masih dikeluhkan masyarakat terutama soal kesalahan data dan sertifikat yang tidak keluar padahal sudah menerima vaksin. 

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari saat rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang juga dihadiri Kepala BPOM, IDI, ADINKES di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

"Banyak yang menyampaikan keluhan tentang Aplikasi PeduliLinduni di lapangan, mulai dari sertifikat vaksin yang tidak keluar, data yang tidak sesuai.  Mohon solusinya, kalau bisa ada contact center untuk pengaduan masyarakat," ungkapnya. 

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Ia meminta pemerintah segera melakukan evaluasi atas banyaknya kesalahan data dalam aplikasi PeduliLindungi. 

"Kesalahan data itu juga terjadi pada saya, di aplikasi PeduliLindungi kelahiran saya ditulis Tahun 1995.  Ini perlu dievaluasi terkait data, apakah datanya dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, atau dari mana?" ujarnya. 

Dalam kesimpulan rapat kerja tersebut, Komisi IX meminta Kemenkes untuk meningkatkan kualitas dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan program vaksinasi dengan memastikan akurasi dan keamanan data yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi khususnya terkait vaksinasi dan menyempurnakan database PCare vaksinasi secara kontinyu dan berkala. (rnm/es)