Deddy Yevri Dorong PLN Tingkatkan Elektrifikasi Kaltara

01-09-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus. Foto: Azka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta PT PLN (Persero) untuk segera meningkatkan elektrifikasi listrik di wilayah Kalimantan Utara. Menurut dia, selama dua tahun ia menjabat sebagai Anggota Dewan, baru sekitar 20 desa  yang berhasil dialiri listrik sedangkan masih ada 169 desa yang belum terelektrifikasi.

 

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan direksi PT PLN (Persero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021). Deddy berharap ada perhatian khusus yang diberikan kepada Kalimantan Utara sebab antar satu desa ke desa lain memiliki perbedaan jarak yang cukup jauh.

 

“Bayangkan dalam waktu dua tahun hanya bisa menambah 20 desa saja. Saya ga kebayang untuk mengaliri yang 169 desa ini butuh waktu berapa tahun. Jadi saya mohon perhatiannya, terutama untuk Kalimantan Utara, karena ini beda dengan daerah lain. Dari satu desa ke desa lain itu jaraknya bisa 80-100 km,” imbuhnya.

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyatakan, kendala jarak tersebut yang selama ini harus dihadapi petugas PLN di lapangan. Menurutnya, akan jauh lebih murah dan lebih efektif kalau membuat pembangkit di satu tempat yang kemudian bisa melistriki sebanyak mungkin desa, daripada menarik via jaringan.

 

“Contoh di daerah Labang, Kabupaten Nunukan, itu kalau kita pasang satu pembangkit bisa mengaliri 6 desa, tapi kalau mau ditarik jaringan itu 60 km jauhnya. Biaya akan jauh lebih besar, melewati kebun sawit, dan itu prosesnya sungguh lama. Kemarin saya baru membantu teman-teman di sana, supaya ada swasta yang mau menebang 500 pohon supaya bisa lewat jaringan kita,” jelasnya.

 

Deddy berharap PLN melanjutkan komitmen politiknya kepada Kaltara terkait anggaran, karena Kaltara akan menjadi daerah penyangga ibu kota baru. “Jadi tolong secepatnya karena anggaran tahun depan itu hanya mampu melistriki tujuh sampai delapan desa saja,” tandas Politisi dapil Kaltara tersebut. (er/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...