22 orang wartawan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan yang biasa melakukan tugas jurnalistik di Kantor DPRD Jawa Timur (Jatim) di Surabaya melakukan kunjungan studi banding ke Gedung DPR RI. Mereka ingin mengetahui bagaimana dinamika kerja para awak media melakukan tugas peliputan kegiatan wakil rakyat di Senayan, serta hubungan kerja wartawan dengan jajaran birokrasi Setjen DPR RI.

“Ternyata wartawan peliput disini banyak sekali ya, 100 orang lebih. Kami ingin tahu bagaimana teman-teman wartawan di DPR RI bekerja, mengatur peliputan di gedung wakil rakyat,” kata Hidayat wartawan harian Memorandum, Surabaya setelah mendapat penjelasan Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Sekjen DPR RI Djaka Dwi Winarko dalam pertemuan di ruang wartawan Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/12/11).

Djaka juga memaparkan tantangan kerja sebagai birokrasi bekerja sama dengan wartawan yang kadang dianggap sebagai entitas merdeka. “Kata kuncinya komunikasi, yang penting saling memahami. Dalam kebijakan berita kami tidak pernah ikut campur, hanya meminta wartawan untuk melakukan cover both side, bahkan kalau bisa cover all side. Mengkritik boleh tapi dalam konteks membangun kelembagaan DPR ini,” ujarnya.

Secara berkala dua kali dalam setahun tambahnya kesekjenan melakukan kegiatan pembekalan kepada wartawan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap tugas dan fungsi DPR. Persiapan dan pelaksanaannya selalu melibatkan pengurus koordinatoriat, terutama menyangkut bahasan yang diperlukan wartawan dalam kegiatan yang disebut press gathering tersebut.

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen MPR/DPR/DPD, Gusti Lesek serta  beberapa anggota koordinatoriat dari beberapa media. Ia menjelaskan hubungan kerja wartawan yang berasal dari berbagai media cetak dan elektronik ini secara formal sudah diatur dalam tata tertib yang disusun dan ditetapkan bersama. “Kita sudah punya Tata Tertib Wartawan Koordinatoriat Parlemen, aturan dari kita, oleh kita dan untuk kita wartawan yang meliput di Gedung DPR, MPR dan DPD. Jadi kalau ada apa-apa kita kembali ke Tatib saja,” tekannya.

Ari dari Radio Mercury Surabaya dan Siti dari Harian Birawa menanyakan tentang diskusi yang dikelola wartawan parlemen yang sering menjadi pemberitaan media. “Saya ingin tahu lebih jauh tentang pengelolaan diskusi mingguan yang dilaksanakan. Kami juga ingin mencobanya di Surabaya.”

Gusti yang juga wartawan harian Suara Pembaruan ini menyebut diskusi Dialektika Demokrasi merupakan agenda wajib wartawan DPR setiap minggunya. “Kita laksanakan setiap hari Kamis, dua hari sebelumnya kita sudah menghimpun masukan dari teman-teman wartawan lewat milis. Thema yang paling banyak diusulkan itulah yang kita usung dalam diskusi,” jelasnya.

Ia juga menyebut pihak kesekjenan membantu menyediakan honor terutama bagi nara sumber yang kita undang dari luar seperti akademisi dari perguruan tinggi atau LSM. “Kita bebas mengelola diskusi ini, tidak ada intervensi dari siapapun. Bahkan kita bebas mengkritisi Ketua DPR,” demikian Gusti. (iky)