Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan BPS dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021). Foto: Azka/Man

Komisi XI DPR RI mendukung program Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan sensus penduduk 2020 long form pada tahun 2022. Untuk itu BPS diharapkan dapat menggunakan anggaran tahun 2022 untuk program kerja yang lebih. 

"Sensus tersebut dalam rangka agar tersedianya data-data demografi dan perumahan yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan BPS dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021). 

Dalam rapat yang membahas RKA BPS dan LKPP dalam RUU APBN 2022 tersebut, kedua lembaga diminta dalam menjalankan upaya, kebijakan, program dan kegiatan belanja anggaran 2022 akan diarahkan secara optimal untuk mencapai reformasi struktural. "Serta belanja yang efisien, produktif dan efektif dalam rangka memberikan multiplier effect ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sebut Fathan. 

Untuk itu, Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran BPS tahun anggaran 2022 sebanyak Rp4,69 triliun, sedangkan untuk LKPP Komisi XI menyetujui anggaran sekitar Rp181,45 miliar. Terhadap LKPP, Komisi XI meminta untuk dapat mengoptimalkan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Di sisi lain, Fathan menyampaikan, Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPS dan LKPP untuk APBN Tahun Anggaran 2020. Kedua lembaga juga diharapkan menindaklanjuti rekomendasi BPK dan Komisi XI DPR RI atas laporan hasil pemeriksaan BPK secara efektif dan komprehensif sesuai perundang-undangan yang berlaku. (ah/es)