Rico Sia: Dorongan Berproduksi UMKM Harus Diimbangi dengan Penyediaan Tempat Penjualan

22-09-2021 / KOMISI VII
Anggaran, Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia. Foto: Dok/Man

 

Berdasarkan keputusan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian pada tanggal 8 September 2021 telah disepakati RKA K/L Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2022. Dan berdasarkan surat dari Badan Anggaran DPR RI tertanggal 16 September 2021 hal penyampaian hasil usulan RKA K/L Kemenperin TA 2022 bahwa usulan tambahan yang telah disetujui Banggar yakni sebesar Rp250 miliar. Sehingga RKA K/L Kemenperin Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp2,861 triliun dari sebelumnya Rp2,611 triliun.

 

Dalam kesempatan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI terkait Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2022 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia menyampaikan, upaya menumbuhkembangkan UMKM menjadi langkah yang tepat dalam usaha memacu  sektor UMKM sebagai penopang ekonomi nasional.

 

“Namun yang sering dilupakan adalah di saat kita mendorong agar mereka berproduksi hingga mencapai kuantitas yang diinginkan untuk di ekspor ataupun dijual secara lokal, yang terjadi adalah mereka tidak bisa menjual hasil produksinya. Harus kita ingat juga bahwa bila kita memacu ini tanpa mempersiapkan dengan baik tempat penjualan atau penampungan hasil produksi tersebut, maka yang terjadi adalah mereka menjadi memiliki utang yang sangat besar,” ucap Rico yang mengikuti rapat kerja secara virtual, Rabu (22/9/2021).

 

Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap penyediaan tempat penjualan atau penampungan hasil produksi bisa menjadi bahan pertimbangan pemikiran agar bagaimana caranya untuk bisa bekerjasama dengan kementerian lain dalam mencari solusi terkait dengan masalah UMKM.

 

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, Kemenperin mendorong dan mengalokasikan anggaran lebih besar di kegiatan Wira Usaha Baru. Ia juga menegaskan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) mempunyai peran yang sangat penting.

 

“Kami mengupayakan sedemikian rupa agar IKM bisa semakin banyak masuk menjadi suplay change untuk industri-industri yang lebih besar, dan bagi industri menengah bisa masuk ke industri besar. Kita tidak akan pernah berhenti mendorong agar industri kecil ini bisa naik kelas ke industri menengah dan dari industri menengah ke industri besar. Itu yang terus menerus kita upayakan,” tuturnya. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...