DPR yang diwakili oleh para Pimpinan DPR, Marzuki Alie (Ketua DPR), Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua Bidang Korpolkam), Pramono Anung (Wakil Ketua Bidang Korinbang), Anis Matta (Wakil Ketua Bidang Korekku), Taufik Kurniawan (Wakil Ketua Bidang Korkesra), menerima hasil audit investigasi lanjutan atas kasus Bank Century dari BPK yang diwakili oleh Ketua BPK, Hadi Purnomo yang didampingi didampingi para wakil ketua BPK yakni, Taufiqurrahman Ruki, Hasan Bisri, dan Rizal Jalildi Ruang Rapat Pimpinan, Jum’at (23/12).

Dalam kesempatan tersebut, Hadi Purnomo membacakan ringkasan hasil audit investigasi atas kasus Bank Century. "Tujuan pemeriksaan investigasi lanjutan untuk meluruskan transaksi tidak wajar yang merugikan Bank Century, negara, ataupun masyarakat,"jelasnya.

Hadi menjelaskan, dalam menyelesaikan laporan tersebut, BPK membutuhkan waktu 125 hari dari waktu yang diberikan 150 hari. "Jadi laporan BPK selesai lebih cepat 25 hari," tutur Hadi serentak disambut tepuk tangan para Pimpinan DPR.

Dalam pembacaan ringkasannya kepada DPR, BPK mengungkap terdapat 13 temuan baru yang menyangkut berbagai aspek. Temuan pertama, Dana hasil penjualan SSB US Treasury Strips BC sebesar USD 29,77 juta digelapkan oleh FGAH (Sdr. HAW dan Sdr. RAR). Temuan kedua, Transaksi pengalihan dana hasil penjualan SSB US Treasury Strips (UTS) BC sebesar USD 7 juta dijadikan deposito PT AI di BC dan merugikan BC. Temuan ketiga, SSB yang diperjanjikan dalam skema AMA sebesar USD 163,48 juta telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan.

Temuan Keempat, Dana hasil pencairan kredit kepada 11 debitur tidak digunakan sesuai tujuan pemberian kredit. Temuan kelima, Hasil penjualan aset eks jaminan kredit oleh PT TNS sebesar Rp 58,31 miliar dan Rp 9,55 miliar tidak disetor ke BC. Temuan Keenam, Pencairan margin deposit jaminan beberapa debitur L/C bermasalah dilakukan sebelum L/C jatuh tempo untuk keperluan di luar kewajiban akseptasi L/C. Temuan Ketujuh, Sdri. DT menutup ketekoran dana valas sebesar USD 18 juta dengan deposito milik Sdr. BS nasabah BC. Temuan delapan, Sebagian dana valas yang diduga digelapkan Sdri. DT mengalir kepada Sdr. ZEM di tahun 2008 sebesar USD 392.110.

Temuan Sembilan, Aliran dana dari PT CBI kepada Sdr BM sebesar Rp 1 miliar. Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Temuan sepuluh, Penambahan rekening PT ADI di BC sebesar Rp 23 miliar tanpa ada aliran dana masuk ke BC. Temuan sebelas,  Pemberian cashback sebagai kickback oknum BUMN/BUMD/yayasan. Temuan dua belas,  Aliran dana BC sebesar Rp Rp 465,10 miliar kepada PT ADI dan nasabah PT ADI merugikan BC dan membebani PMS, dan Temuan terakhir, Aliran dana BC dari saudara AR tidak wajar, karena tidak ada transaksi yang mendasarinya.

Menanggapi penjelasan tersebut, Priyo Budi Santoso mengatakan, kemungkinan DPR akan meminta audit lanjutan atas temuan itu. “DPR tidak memiliki pesan khusus kepada BPK karena DPR percaya dengan sistem baku audit forensik yang dimiliki BPK dan kami percaya dengan kredibilitas dari BPK,”katanya.

Selain 13 temuan tersebut, BPK juga membuka dua fakta penting, yakni, Aliran dana dari Sdr. SS dan Sdri. SL ke PT MNP. PT MNP adalah perusahaan yang dimiliki Sdr BS, dan Sdr SS (anak dari Sdr BS. PT MNP adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan media. Menurut penjelasan SS, PT IMA dan PT. SMS menerima dana dari Sdr SS dan Sdri SL sebesar Rp 100,95 milyar," papar Hadi.

Selanjutnya, Transaksi valas. Transaksi mengenai kas valas di BC Cabang Pondok Indah tidak ditemukan adanya transaksi penukaran kas valas sejumlah tersebut dan menurut pengakuan Sdri AFR, dia tidak pernah menerima fisik valas. Sementara itu, Sdr HEW dan Sdri SKS, menyatakan bahwa benar telah menukarkan dan menyetor uang sejumlah tersebut, “BPK belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan dan belum dapat menyimpulkan hubungan transaksi ini dengan kasus BC,”pungkas Hadi.