Komisi VI Pastikan Ketersediaan Pupuk Nasional di Petrokimia Gresik

01-10-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Petrokimia Gresik, di Gresik, Jawa Timur, Kamis (30/9/2021). Foto: Hanum/man

 

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI hendak memastikan ketersedian pupuk nasional yang diproduksi PT Petrokimia Gresik. Dalam pertemuan dengan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik beserta jajaran, terungkap adanya kendala yang dialami oleh Petrokimia Gresik yakni adanya gap antara alokasi dan kebutuhan real pupuk bersubsidi yang cukup tinggi dalam pengadaan pupuk untuk masyarakat. 

 

“Hari ini Komisi VI melakukan kunjungan ke perusahaan yang memproduksi pupuk yang ada di Indonesia yaitu PT Petrokimia Gresik, dimana salah satunya kita ingin memastikan ketersediaan pupuk yang dimiliki oleh PT Petrokimia khususnya yang dibutuhkan oleh seluruh petani di Indonesia," jelas Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Petrokimia Gresik, di Gresik, Jawa Timur, Kamis (30/9/2021). 

 

“Kita itu membutuhkan (pupuk) sekitar 24.306.418 juta ton per tahunnya. Akan tetapi nyatanya baru terealisasikan sekitar 2 juta. Artinya, ini adalah persoalan besar, yang tentunya harus mendapatkan penanganan yang serius dari pihak pemerintah yang dalam hal ini mendanai dan membiayai (produksi pupuk)," tegas Siti.

 

Karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan bahwa catatan-catatan penting yang dihasilkan dari pertemuan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Komisi VI DPR RI melalui rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja dengan pemerintah. 

 

"Saya pikir kita (Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah) perlu melakukan pembahasan secara lebih serius lagi. Sehingga apa yang menjadi persoalan hari ini bisa dilewati dan dicarikan solusi terbaik agar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa terwujudkan seperti tingkat kesejahteraan dan pengembangan ekonomi yang lebih baik dan lebih maksimal lagi," tegas legislator dapil Jawa Tengah VIII tersebut. (hnm/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...