Wakil Ketua DPR  Koordinator Bidang Polkam, Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin masalah keamanan di aceh yang akhir-akhir ini masih mencemaskan masyarakat setempat. Demikian  yang dikatakan Priyo pada saat melakukan Rapat Kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Tim Pemantau pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, rapat dilakukan  dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kapolri, Panglima TNI Kepala BIN, Ketua KPU dan Bawaslu di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis, (12/1) siang.

Priyo Budi Santoso menjelaskan Rapat tersebut sengaja membahas masalah keamanan di Aceh yang akhir-akhir ini masih mencemaskan kita semua dan masalah Pemilukada Gubernur/Wakil Guberur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang masih perlu diselesaikan kepastian pelaksanaannya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menambahkan, pelaksanan Pemilukada tersebut selanjutnya perlu dicarikan solusi yang tepat guna menjaga kenyamanan dan keamanan di Aceh dalam pelaksanaan Pemilukada serta dapat terlaksana dengan tertib aman dan damai, ungkap Priyo.

Dijelaskan juga bahwa sejak  14 Desember 2011 hingga 5 Januari 2012 telah terjadi lima kasus aksi penembakan oleh orang yang tidak dikenal yang menewaskan 10 orang dan menyebabkan 13 orang terluka, dan yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penembakan rumah calon Bupati Aceh Utara.

Priyo juga mengatakan bahwa saat ini di Aceh betul-betul meresahkan mengingat selain aksi penembakan, juga adanya kasus penggergajian/perobohan tower PLN yang menyebabkan aliran listrik terputus di Kabupaten Aceh Utara dan yang sangat menghawatirkan adalah adanya pendataan etnis tertentu.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Polkam Priyo Budi Santoso mengatakan masalah Pemilukada di Aceh, akan dilaksanakan Pemilukada yang kedua kalinya pasca penandatanganan Mou Helsinki. Pilkada yang kedua ini diharapkan dapat memperkuat kehidupan demokrasi di Aceh tanpa meninggalkan proses perdamaian yang selama ini telah dibangun, kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Dia menambahkan, Bahwa Komisi Independen Pemihan (KIP) Aceh telah menetapkan hari pemungutan suara untuk memilih Gubernur dan 17 Bupati/Walikota beserta Wakilnya secara serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012, ungkap Priyo

Tanggal pelaksanaan Pilkada sendiri telah mengalami tiga kali perumahan, Pertama kali KIP Aceh menetapkan tanggal pemungutan suara pada tanggal 14 Nopember 2011, tanggal tersebut kembali bergeser menjadi 24 Desember 2011 menyusul belum jelasnya regulasi yang mengatur jalannya Pilkada. Terakhir KIP menetapkan tanggal 16 Februari 2012 setelah melalui konsultasi dengan Komisi pemilihan Umum (KPU).

Sementara pihak KPU dan Bawaslu sendiri telah memutuskan untuk tidak memperpanjang batas waktu pendaftran calon Pilkada Aceh.selama ini sudah terdaftar 4 calon pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan mengikuti Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) tanpa pasangan calon dari Partai Aceh.

Dari keempat calon pasangan tersebut adalah Tgk Achmad Tajudin dan Suriansyah, lewat jalur dukungan perseorangan, Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan, lewat jalur dukungan perseorangan, Darni M Daud dan Achmad Fauzi lewat jalur dukungan perseorangan, dan yang keempat Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah, lewat jalur dukungan partai Demokrat dan PPP, sementara Partai Aceh hingga saat ini tidak dapat mengikuti proses Pemilukada di Aceh padahal partai Aceh merupakan Partai mayoritas. (Spy)/foto:iw/parle.