Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII  DPR RI menggelar pertemuan dengan Direksi PLTDG Pesanggaran, di Denpasar, Bali, Jumat (8/10/2021). Foto: Jaka/Man

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengharapkan, agar ada transformasi energi baru dan terbarukan (EBT) di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran. Pasalnya, target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025, sedangkan kontribusi EBT pada bauran energi nasional tahun lalu baru 11,2 persen.

Hal tersebut diungkapkan Eddy usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII  DPR RI menggelar pertemuan dengan Direksi PLTDG Pesanggaran, di Denpasar, Bali, Jumat (8/10/2021). Menurutnya, jumlah itu masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai dalam waktu empat tahun lagi.

"Kami menaruh kepercayaan yang besar kepada teman-teman PLN terhadap proses transformasi EBT ini dapat berjalan dengan baik dan persiapan security energy pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun depan. Termasuk pemenuhan untuk kebutuhan listrik yang akan datang itu juga harus dipenuhi dengan baik dan berbasis energi baru dan terbarukan,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Untuk mendukung hal itu, kata Eddy, DPR RI merencanakan sebelum akhir tahun akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Dengan adanya UU ini, akan semakin mempercepat pembangunan pembangkit EBT, karena dalam UU ini juga diatur insentif bagi para pelakunya.

Kemudian, bagi para pihak yang ingin membangun EBT juga mendapat jaminan untuk off take, pembebasan lahan dan kebutuhan lainnya. “Sekarang yang paling penting adalah, bagaimana kita bisa secepatnya menuntaskan RUU EBT ini. Kami berharap mudah-mudahan di masa sidang berikutnya itu sudah bisa kita tuntaskan,” harap legislator dapil Jawa Barat III ini.

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengatakan, untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23 persen, RUU EBT ini harus segera diselesaikan agar ada kepastian hukum tentang energi terbarukan. Khusus untuk Bali, Dirut PLN Dahlan Iskan pernah merencanakan jaringan distribusi di atas laut, melewati Selat Bali.

“Kapasitas listriknya itu lumayan cukup besar, jadi sangat bagus jika dibangun (jaringan distribusi). Pada saat nanti Bali membutuhkan energi yang sangat besar tidak bingung lagi, jangan lagi memakai energi fosil. Kalau fosil bisa ambil dari PLTU Paiton di Pulau Jawa. Saya kira itu langkah-langkah yang harus dijalankan PLN dan semua anak perusahaanya untuk mengatasi semua permasalahan energi,” tutup politisi Partai Golkar itu. (jk/sf)