Terdampak Pandemi Covid-19, Komisi VI Pantau Perkembangan Ekonomi di Jabar

22-10-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Bandung, Jabar, Kamis (21/10/2021). Foto: Eko/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, secara spesifik pandemi Covid-19 berdampak secara signifikan bagi ekonomi Provinsi Jawa Barat. Pandemi Covid-19 juga memberikan tekanan yang cukup berat bagi sektor pariwisata di Jabar. Untuk itu, Komisi VI DPR RI menggelar Kunjungan Kerja ke Jabar, guna mendapatkan gambaran dan penjelasan atas perkembangan ekonomi di Bumi Parahyangan, sebutan untuk Jabar.

 

“Penurunan jumlah wisatawan tersebut berdampak pada penurunan kinerja beberapa sektor yang terlibat dalam ekosistem pariwisata di Jawa Barat antara lain sektor perhotelan dan hospitality, travel agent serta sektor UMKM,” kata Martin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Bandung, Jabar, Kamis (21/10/2021).

 

Mitra kerja yang turut hadir di antaranya Kementerian Perdagangan, PLN, dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Selain itu, secara umum kunjungan ini juga bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana Kemendag menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG) di lapangan, bagaimana ketahanan energi nasional yang telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) serta seperti apa pemulihan ekonomi nasional yang telah berjalan dilihat dari kinerja PT BNI (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero) Tbk.

 

Adapun arah ekonomi baru Jabar pada masa pandemi Covid-19 ini meliputi berbagai macam strategi pemulihan ekonomi. Pertama, menjadikan investasi sebagai unggulan di Jabar, bahkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bertekad Jabar juara investasi Asia Tenggara. Kedua, di bidang kesehatan, saat ini Jabar masih kurang rasio pelayanan kesehatan. Secara teori Jabar butuh tambahan 25 rumah sakit skala besar, serta 5.000 klinik atau puskesmas berbasis desa sebagai garda terdepan sebelum masyarakat masuk ke rumah sakit. Kesehatan penting karena jika warganya semua sakit maka ekonomi tidak akan jalan.

 

Ketiga, kedaulatan pangan, Jabar butuh gagasan agar neraca pangan bisa mandiri. Kalau untuk padi di Jabar sudah swasembada, tapi urusan telur, ayam, daging sapi, bawang, Jabar belum dimaksimalkan untuk memenuhi ketahanan pangan. Keempat, revolusi digital di era industri 4.0., Jabar terus berproses, hingga saat ini teknologi digital telah mewarnai sebagian besar kehidupan masyarakat.

 

Kelima, ekonomi berkelanjutan (green economy) terus diupayakan, seperti mobil listrik. Saat ini Jawa Barat, telah menjadi role model sebagai satu-satunya dari 34 provinsi di Indonesia yang berhasil memaksa kontraktor minyak menyumbang partisipatif interest (PI) sebesar 10 persen. Terakhir, yakni regional tourism, di Jabar ada dua kawasan ekonomi khusus (KEK) yakni Metropolitan Rebana dan KEK Lido yang salah satunya akan mengembangkan pariwisata. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...