Terdampak Pandemi, Komisi X Tindaklanjuti Aspirasi APJI

04-11-2021 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal. Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal memastikan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan perwakilan DPP Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) dan Forum Komunikasi Industri Pernikahan Indonesia. Aspirasi tersebut perlu disampaikan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

 

“Kapan menyampaikan hal itu? Hasil RDPU ini kemudian pimpinan dan kami akan menyampaikan kepada Kemenparekraf, Insya Allah dan sudah selayaknya (diaspirasikan). Benar, kalau restoran boleh (buka), masa (gelaran) pernikahan tidak boleh (dilaksanakan,” ujar Illiza dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan, kebijakan mengenai penyelenggaraan event diketahui berada di bawah naungan Kemenparekraf. Diketahui, pembatasan pada event seperti pernikahan dilakukan karena peserta yang hadir tidak ada ketentuan untuk melakukan tes baik antigen maupun PCR.

 

Dalam RDPU tersebut, APJI mengusulkan beberapa usulan, di antaranya perlu adanya kelonggaran untuk melakukan usaha dari berbagai bidang usaha pernikahan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi dan penambahan persentase dari jumlah kapasitas ruang pada setiap levelnya.

 

Illiza melanjutkan, dirinya turut empati dan merasakan apa yang dirasakan APJI. Menurutnya, kebijakan level-level PPKM yang ditetapkan pemerintah memberikan dampak yang begitu terasa, terutama di wilayah kota besar seperti ibukota, karena penduduknya cukup padat serta kebijakan tersebut sangat tegas. Sehingga dia menilai, apa yang disampaikan APJI layak untuk diperjuangkan bersama.

 

“Nah sekarang tinggal komitmen dari event organizer-nya dalam penerapan protokolnya dengan SOP yang jelas. Sehingga jika semua orang bisa disiplin, persentase yang bisa dine in diharapkan bisa semakin banyak,“ pungkas legislator dapil Aceh I tersebut. (hal/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi X Minta Transparansi soal Pemecatan STY, Bakal Panggil PSSI untuk ‌Minta Penjelasan
07-01-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mendesak PSSI untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait pemecatan Shin Tae-yong...
UN Kembali Dilaksanakan 2026, Komisi X: Harus Berbasis Digital
06-01-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi rencana kembalinya Ujian Nasional (UN) pada 2026...
Ledia Hanifa Minta Kaji Sisi Positif dan Negatif Libur Sekolah Selama Ramadan
06-01-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai perlu ada kajian dan analisa dalam rangka menilai...
Kemenag dan Kemendikdasmen Harus Duduk Bareng Bahas Rencana Libur Selama Ramadan
05-01-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad Alaydrus merespon wacana libur Ramadan selama sebulan penuh. Dia...