Audit Kinerja Garuda, Anggota DPR Minta Kementerian BUMN Libatkan BPK dan BPKP

05-11-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman meminta Kementerian BUMN untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit semua hal yang berkaitan dengan kinerja Garuda Indonesia. Menurutnya, publik harus tahu seperti apa kinerja dan perilaku manajemen BUMN di bidang penerbangan tersebut.

 

“Kita tidak bisa lagi anggap Garuda sakit karena dampak pandemi Covid-19. Justru kita harus menganggap pandemi telah membuka bobroknya BUMN Penerbangan kita, yang selama ini tertutup atau bisa jadi sengaja ditutupi,” ucap Mahfudz dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (4/11/2021).

 

Di sisi lain, ia pun mempertanyakan bantuan pendanaan yang selama ini telah diberikan kepada pemerintah melalui persetujuan DPR RI kepada Garuda Indonesia. Sebab, ternyata, bantuan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) tersebut memperlihatkan hasil yang nihil untuk menyehatkan keuangan Garuda Indonesia.   

 

“Saya tidak mau menyaksikan Garuda akan mengalami nasib seperti Merpati, ini tentu sangat menyedihkan bagi kita semua,” kilah politisi Fraksi Fraksi PKS ini. Ia berharap dengan adanya audit tersebut, akan membuat segala hal terkait kinerja keuangan dan manajemen Garuda Indonesia akan semakin terbuka.

 

“Sebab, akan sangat naif apabila kita terlalu percaya atas manajemen perusahaan yang katanya sudah menjadi perusahaan terbuka ternyata menyimpan malpraktik iuran misterius dari awak Garuda kepada Manajemen Garuda yang sudah dijalankan hingga puluhan tahun,” pungkas Mahfudz. (rdn/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...