Pemda Diminta Gerak Cepat agar Kasus 4.000 Vaksin Kedaluwarsa Tak Terulang

08-11-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo. Foto: Mentari/nvl

 

Sekitar 4000 dosis vaksin Astrazeneca  akan dikirim balik ke pemerintah pusat karena tanggal kedaluwarsanya jatuh pada akhir Oktober 2021 lalu. Melihat hal itu, Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus vaksin kedaluwarsa, seperti yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu tidak terulang. 

 

“Perlu adanya koordinasi semua pihak, khususnya pemangku kepentingan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemda harus gerak cepat menyalurkan vaksin kepada masyarakat sehingga tidak ada vaksin yang terbuang sia-sia,” katanya melalui rilis yang diterima Parlementaria, baru-baru ini. 

 

Menurut Rahmad, kasus vaksin kedaluwarsa tersebut disebabkan lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota serta penyuntikan vaksin ke masyarakat. “Ini suatu hal yang disayangkan, karena masih banyak daerah sekarang yang kekurangan kuota vaksin dan masih harus menunggu dari negara produsen,” ujar Rahmad.

 

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan itu mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk berinisiatif melapor ke pemerintah provinsi atau pusat apabila memiliki stok vaksin yang hampir kedaluwarsa. Tujuannya, agar stok vaksin yang hampir kedaluwarsa dapat segera disalurkan ke daerah yang stoknya menipis dan mampu menyelesaikan vaksinasi sebelum vaksin tersebut kedaluwarsa.

 

Pada intinya, kami mendorong kepada semua pihak untuk saling bekerja sama dan pemerintah segera mencari solusi apabila menemukan masalah. Jangan hanya diam saja,” tutup legislator dapil Jawa Tengah V itu. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...