Tim Pengawas KLB/BLBI DPR RI akan mengadakan Raker Gabungan dengan Polri, Bank Indonesia dan Menteri Keuangan guna mengetahui penanganan kasus KLB/BLBI yang terkesan saling lempar tanggung jawab diantara lembaga tersebut. "Ini seolah-olah saling lempar tanggung jawab terhadap persoalan KLB/BLBI, karena itu perlu ada Raker gabungan antara Kapolri, Gubernur BI, dan Menteri Keuangan guna mengklarifikasi penanganan kasus ini,"kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Walman Siahaan saat Raker dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, di Gedung Nusantara, Rabu, (14/5). Menurut Maiyasyak Johan dari F-PPP, persoalan kasus BLBI ini semakin tidak jelas arahnya, terutama adalah siapa yang bertanggung jawab kemudian dari sisi pelaksanaan rezim yang berbeda. "Kepolisian ini bertanggung dari sisi Pidana sementara kasus ini juga melibatkan wilayah institusi lain yaitu Deplu,"Katanya. Selain itu, papar Maiyasyak, persoalan aset dan recovery juga masih belum jelas. "Jadi perlu ada jumlah aset yang jelas, seperti aset dalam negeri, aset yang berada di luar negeri dan yang berada dalam penyitaan , nah itu apa saja rinciannya,"katanya. Dia menambahkan, seluruh persoalan tersebut harus dapat diidentifikasikan termasuk siapa saja yang sudah menjadi tersangka, maupun yang terpidana. Sementara Andi Rahmat (F-PKS) menegaskan, perlu ada langkah dan tindakan yang cepat guna menyelesaikan kasus BLBI secara spesifik. "Perlu ada elaborasi peran apa saja yang lebih pas dari kepolisian dalam membantu pemerintah ini,"katanya. Kapolri Bambang Hendarman mengatakan, saat ini penanganan BLBI berada pada kejaksaan dan sudah diserahkan kepada Menkeu untuk memberikan skim terobosan terhadap kasus ini. "Hasil sidang pleno sudah dilimpahkan kepada Menkeu dan tidak bisa diproses sementara untuk obligor kita akan terus mengejarnya,"katanya dihadapan tim pengawas KLB/BLBI DPR RI. (si)