Anggota DPR Tekankan Seleksi CPNS Harus Hindari Potensi Kecurangan

10-11-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dalam foto bersama usai pertemuan Panja RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi II DPR RI dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (8/11/2021). Foto: Agung/nvl

 

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mendorong agar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat lebih baik dari masa ke masa. Ia berharap segala jenis kecurangan yang terjadi dapat ditindak dan potensi kecurangan di masa depan harus diminimalisir. 

 

“Seleksi itu harus makin menghasilkan orang orang yang siap bekerja di birokrasi yang kita inginkan. Yang akuntabel, transparan dan profesional. Kalau seleksi sudah curang bagaimana kita bisa berharap pada orang-orang yang sudah masuk itu," ujarnya di sela-sela pertemuan Panja RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi II DPR RI dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (8/11/2021). 

 

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu juga menyayangkan terjadinya dugaan kecurangan seleksi CPNS di beberapa daerah yang belum lama ini terjadi. Ia memastikan, Komisi II DPR RI akan memanggil lembaga terkait untuk mendapatkan konfirmasi terkait kejadian tersebut. "Kami sangat menyayangkan pada proses (seleksi) itu masih ada yang berlaku curang," terangnya. 

 

Padahal, kata Zulfikar, pemerintah telah berjanji menjalankan proses seleksi secara objektif serta bersedia memakai sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk komitmen itu, Komisi II DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah tersebut. Namun dengan adanya kejadian ini, Zulfikar mengakui, mengecewakan banyak pihak. 

 

"Saya prihatin, tidak hanya kecewa, tapi rasanya juga memalukan. Sebab kecurangan ini ternyata banyak. Ini tidak bisa dibaca insidental saja, mungkin bisa jadi direncanakan. Maka keputusan BKN sudah tepat untuk mendiskualifikasi pesertanya. Tapi kami juga ingin hal itu diselidiki lebih lanjut. Sebab ini tampaknya sesuatu yg direncanakan bukan tiba-tiba," pungkas Zulfikar. (ah/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...