Nevi Zuairina Usul Bentuk Tim Khusus Audit Kinerja Garuda Indonesia

10-11-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto : Naefuroji/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mendorong agar dibentuk tim khusus guna mengaudit secara komprehensif dan independen terkait permasalahan yang ada di tubuh Garuda Indonesia. Menurut Nevi, permasalahan yang membelit tubuh Garuda tampak seperti gunung es, karena masih ada potensi kasus kasus lainnya yang belum terungkap.   

 

Saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang membahas restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Selasa, (9/11/2021), Nevi berpandangan bahwasanya penyewaan Boeing 737 Max yang gagal dan memiliki banyak masalah pada 2014 lalu turut berkontribusi atas kondisi garuda saat ini.

 

“Keuangan PT Maskapai Garuda Indonesia mengalami kesulitan dengan utang menembus Rp103 triliun. Selain pandemi, penyebab kebangkrutan Garuda Indonesia adalah kontrak sewa pesawat yang gagal dalam bisnis Garuda Indonesia,” ujar Nevi.

 

Politisi Fraksi PKS ini memaparkan, nilai sewa untuk 50 pesawat pada september 2014 tersebut terbilang mahal, yaitu mencapai lebih dari Rp42 triliun. Di sisi lain, Nevi juga mengkritisi manajemen terdahulu yang dianggap turut berperan menciptakan kondisi Garuda Indonesia seperti saat ini.

 

Dengan kehadiran tim khusus tersebut yang mengaudit internal Garuda, Nevi berharap mendapat kejelasan informasi secara lengkap dan akuntabel terkait permasalahan yang membelit tubuh maskapai pelat merah ini. “Mengingat BUMN yang seharusnya memberikan keuntungan kepada negara, tetapi jadinya malah merugikan negara,” pungkas Nevi. (hal/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...