Komisi VI Apresiasi Kinerja PT Pertamina Patra Niaga

21-11-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Cilegon, Banten, Jumat (19/11/2021). Foto: Hira/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi kinerja PT Pertamina Patra Niaga. Dirinya menilai, kinerja Pertamina kini sudah menjadi lebih baik dengan meningkatnya persentase pengelolaan minyak dalam negeri yang mencapai lebih dari 60 persen.

 

“Alhamdulillah Pertamina kali ini sudah menjadi lebih baik. Dulu mungkin mengelola minyak produksi dalam negeri cuma 5 persen. Hari ini sudah 60 sekian persen. Mudah-mudahan ke depan akan terus meningkat, supaya kita makin lepas dari ketergantungan impor,” ujar Hekal ketika memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Cilegon, Banten, Jumat (19/11/2021).

 

Diketahui, sebelumnya Komisi VI DPR RI telah melakukan kunjungan ke Pertamina Patra Niaga untuk membahas isu terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Pada masa tersebut, BBM yang digunakan dalam negeri mayoritas hasil impor. Sedangkan pada kunjungan ini yang merupakan kelanjutan dari dari pertemuan sebelumnya, dapat dipastikan stok bahan bakar minyak aman.

 

Storage menjadi salah satu infrastruktur yang disoroti dalam pertemuan ini. Hekal menilai, meskipun sebagian dalam pengelolaan minyak Pertamina melibatkan pihak swasta, menurutnya keberadaan storage tidak menemui masalah. Baginya, partisipasi swasta untuk membangun infrastruktur merupakan hal yang baik.

 

“Tentunya kita berharap bahwa semua pengikatan kerja kontrak dan seterusnya adalah dilakukan secara profesional, baik dilakukan dengan benar, dengan tarif-tarif yang tidak memberatkan masyarakat,” pesan politisi Partai Gerindra tersebut. Hekal meyakinkan, Komisi VI DPR RI akan memastikan penggunaan anggaran negara untuk memasok ketersediaan BBM kepada masyarakat dapat seefisien mungkin.

 

Karena bagaimananpun juga, lanjut Hekal, Pertamina sampai hari ini masih menjalankan subsidi BBM, dan hal tersebut tentu memakan anggaran APBN. “Tapi yang pasti (kebijakan subsidi) ini jangan sampai ada nanti terlalu santai di mitra kita, dianggap kalau ada duit APBN bolehlah agak-agak mahal sedikit, (sehingga) operasional kurang efisien. Nah itu yang harus selalu kita tekankan ke mereka,” tutup legislator dapil Jateng IX itu. (hal/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...