Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar. Foto: Tari/Man

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan capaian program imunisasi demi keberlanjutan program imunisasi dasar lengkap (IDL), imunisasi lanjutan (program BIAS) serta Program Imunisasi Nasional termasuk PCV, HPV, JE dan Rotavirus dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan sistem pelaporan cakupan imunisasi sesuai jadwal sebagaimana dasar untuk pelaksanaan program vaksinasi tahun depan.

“Meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan vaksin dan distribusinya; dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penyedia vaksin PCV, HPV dan Rotavirus untuk menjamin kontinuitas ketersediaan vaksin,” ungkap Ansory saat membacakan poin kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Dalam rapat yang membahas pelaksanaan Program Vaksin Regular, perkembangan pembahasan Program Imunisasi Nasional untuk PCV, HPV, dan Rotavirus serta persiapan pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2021, Komisi IX juga mendesak Kemenkes segera merevisi SK Menteri Kesehatan No HK 01.007/Menkes/449/2020 tentang Perluasan Program demonstrasi HPV tahun 20202-2024.

“Untuk memastikan komitmen pemerintah dalam rencana perluasan program vaksinasi HPV tahun 2022 di provinsi dengan prevalensi tinggi dan program nasional di tahun 2023,” ucap politisi Fraksi PKS itu.

Dan untuk peningkatan cakupan imunisasi, Komisi IX mendorong kemenkes untuk meningkatkan sosialisasi guna mempercepat pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap (IDL), imunisasi lanjutan melalui Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) serta program imunisasi nasional (termasuk PCV, HPV, JE dan Rotavirus) dengan melibatkan secara intensif pemerintah daerah, organisasi profesi dan komisi IX.

Sebelumnya, (Plt) Dirjen Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu menyampaikan penyebab rendahnya cakupan imunisasi rutin pada anak terjadi karena sejumlah kendala seperti masalah administrasi pengadaan vaksin, biaya distribusi dan penyimpanan vaksin serta sejumlah kendala lainnya.

“Rendahnya cakupan imunisasi rutin ini karena beberapa kendala di lapangan seperti kendala administrasi pengadaannya. Tentu harus ada solusi perencanaan metode pengadaan yang tepat,” terangnya.

Adapun imunisasi dimaksud yakni imunisasi mulai anak dari usia 12-23 bulan yang pada bulan Oktober target 78,0 persen  hingga Oktober 2021 ini baru mencapai 56,5 persen . Selain itu, untuk campak rubella di bawah 2 tahun untuk bayi pada Januari hingga Oktober masih sangat jauh dari target 67,5 persen, saat ini baru mencapai 40,9 persen.

Maxi mengatakan, selain terkendala masalah administrasi pengadaan vaksin, kendala lainnya adalah terkait dengan distribusi dan penyimpanan. Dalam hal ini, distribusi ke kabupaten/kota terkendala dengan pembiayaan karena ada daerah yang tidak mengalokasikan anggarannya serta kendala gudang penyimpanan vaksin penuh karena bersamaan dengan vaksin Covid-19.

Rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan beserta jajaran, turut dihadiri Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Pengurus Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Pengurus Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI). (rnm/es)