Program Serupa BRIlian Preneur Perlu Dilaksanakan secara Lebih Masif

23-11-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung disela-sela agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi D.I. Yogyakarta, Selasa (23/11/2021). Foto: Dep/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyatakan bahwa perkembangan program BRIlian Preneur yang dilakukan oleh PT BRI (Persero) Tbk sudah cukup bagus. Martin mendorong agar program-program serupa dapat dilaksanakan secara lebih luas lagi mengingat pelaku UMKM di Indonesia jumlahnya sangat besar.

 

"Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Amerika serikat, dimana kami mendapati pelaku UMKM yang sudah mendapat pembinaan dari BRI melalui program BRIlian preneur.  Kami ingin mendalami dan juga ingin mengetahui sudah sejauh mana cakupan program ini, karena perkembangannya saya lihat cukup bagus. Program-program seperti ini seharusnya dapat dilaksanakan secara lebih luas dan lebih masif lagi," tutur Martin disela-sela agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi D.I. Yogyakarta, Selasa (23/11/2021).

 

Ia mengatakan, selama ini UMKM hanya diperlakukan sebagai usaha kecil yang perlu dibantu. Namun sekarang justru dengan adanya program BRIlian Preneur ini ada sarana bagi UMKM untuk naik kelas. "Dan itu sudah terbukti meskipun skalanya masih kecil," ujarnya.

 

Dijelaskannya, program BRIlian Preneur ini baru berjalan tiga tahun dan pihak BRI juga masih mencoba untuk menyerap lebih banyak lagi. "Mungkin mereka perlu melakukannya secara prudent supaya pelaksanaannya ini bisa berkelanjutan. Kami pada prinsipnya sangat menyambut dan kami merasa cukup surprise juga bahwa sebenarnya BRIlian Preneur ini sudah mengalami peningkatan yang cukup baik," kata Martin.

 

Ia menambahkan, program Brilian preneur itu adalah ending dari proses awal. "Sementara proses awal itulah yang mustinya diperbanyak," pungkas politisi Fraksi NasDem itu. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...