Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI ke PT SIER, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/11/2021). Foto: Agung/Man

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, seiring masih berlangsungnya pandemi, level risiko dan tingkat kerugian finansial yang dialami banyak BUMN berpotensi mengarah pada risiko kesinambungan (going concerns) bagi BUMN. Untuk itu, Komisi VI DPR RI mengunjungi PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) untuk melihat kondisi aktual perusahaan pelat merah itu dan strateginya untuk berinovasi di masa depan.

"Kondisi ini tentu membutuhkan upaya pengendalian dan langkah mitigasi yang lebih sistematis dan terintegrasi," ujar Martin saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI ke PT SIER, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/11/2021). 

BUMN, menurut politisi Partai NasDem itu juga dituntut untuk mampu menciptakan inovasi serta kontribusi positif dan inovatif dalam rangka melakukan penguatan kerja finansial perseroan. "Apalagi kawasan industri seperti ini harus berpikir jangan hanya business as usual. Sebab seluruh BUMN harus lakukan inovasi strategi jangan menengah dan panjang ke depannya," terang Martin.

Dalam kunker ini, Panja telah melihat secara langsung kondisi existing dan rencana serta upaya SIER untuk mendorong bisnisnya. Menurut Martin, agar kawasan industri ini tidak hanya terpaku sekadar jual-beli tanah dan menjadi tuan saja, namun diharapkan dapat berperan penting bagi rantai suplai (supply chain) industri di Jatim.

"Harapannya juga bisa mendatangkan investasi ke Jawa Timur maupun nasional. Oleh karena itu konsepnya perlu dipertajam lagi. Mungkin karena pandemi maka banyak rencana bisnis yang sempat tertunda. Sebaiknya kawasan industri ini harus segera melakukan teroboson-terobosan yang terintergrasi dengan penguatan potensi dan arah investasi yang akan datang ke indonesia kelak," urai legislator dapil Sumatera Utara II itu. 

Sekadar informasi, SIER mengelola kawasan industri seluas 332 hektar di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, serta seluas 563 hektar di Kabupaten Pasuruan. Dimana hingga tahun 2021, Pemerintah Indonesia memegang 50 persen saham perusahaan ini, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya masing-masing memegang 25 persen. (ah/sf)