Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai, dengan memimpin G20 pada 2021-2022, Indonesia diharapkan mampu menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Ini kebanggaan bagi Indonesia yang berharap mampu menjadi negeri berkeadilan dengan income per kapita 12.500 dolar Amerika Serikat (AS) pada 2035.

“Kita patut berbangga menjadi Ketua G20 2021-2022. Semoga bisa menjadi jembatan Indonesia menuju negeri maju berkeadilan dengan harapan GNP per kapita income 12.500 dolar AS pada 2035 nanti dan mampu jadi 5 besar dunia saat 100 tahun Kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti,” kata Hafisz saat dimintai komentarnya via Whatsapp, Jumat (3/12/2021), soal Indonesia menjadi Presidensi G20 per 1 Desember 2021.

Hafisz mengaku bangga Indonesia memegang Presidensi G20. Kepemimpinan Indonesia ini sangat strategis, karena Indonesia negara besar dengan populasi 276 juta jiwa dan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Untuk menjembatani kepentingan negara-negara berkembang memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin peran itu dimainkan Indonesia, asal sungguh-sungguh dilakukan.

Salah satu kesenjangan yang coba dijembatani Indonesia di masa pandemi ini adalah akses vaksin antara negara maju dan terbelakang seperti di Afrika. Sementara mengomentari isu lingkungan, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Indonesia mendapat tantangan berat akibat climate change yang mulai banyak memakan korban terutama kerusakan alam mengakibatkan banjir dan kerusakan hutan akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan feasibility study ekonomi dan lingkungan.

"Jika kita konsisten terapkan pembangunan berwawasan SDG's dengan tetap memelihara kelestarian alam, maka insyaallah kita akan mampu dengan catatan tetap konsisten," tandas Hafisz. Kepemimpinan Indonesia saat ini, lanjut Wakil Ketua BKSAP DPR itu, harus memandang demokrasi sebagai pintu masuk menuju keadilan dan kesejahteraan. Dengan begitu, akan menafikan kemungkinan kepemimpinan dengan sistem oligarki.

"Saya yakin jika Indonesia menjalankan demokrasi Pancasila, maka kita optimis bahwa ekosistem tata dunia yang adil, sehat, dan berkelanjutan bisa terwujud. Namun, perlu kesungguhan pemerintah untuk mewujudkan kepentingan masyarakat di atas segalanya, agar tercipat keadilan dan kesejahteraan yang kebih baik dan sehat. Baiknya tatanan dalam negeri akan menjadi benchmark bagi kita untuk G20 dan dunia," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I ini. (mh/sf)