Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan jajaran PTPN X dan PT Energi Agro Indonesia (Enero) di Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (8/12/2021). Foto: Pun/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mendesak pemerintah segera mempercepat akselerasi pengembangan energi baru terbarukan sehingga target yang telah dicanangkan dapat tercapai. Terkait hal itu, diperlukan Revolusi Energi Terbarukan Indonesia (RETINA) yang terdiri dari tiga pilar yakni payung hukum kokoh, penguasaan teknologi dan SDM mumpuni.

Demikian disampaikan Ridwan usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan jajaran PTPN X dan PT Energi Agro Indonesia (Enero) dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan terkait Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT), Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (8/12/2021).

“Dalam draf RUU EBT, Pemerintah Pusat dan Pemda sesuai kewenangan wajib mengusahakan dana energi terbarukan untuk mencapai target kebijakan energi nasional. Berdasarkan kondisi saat ini, dalam masa transisi energi saya usul perlunya Revolusi Energi Terbarukan Indonesia dipimpin Presiden agar akselerasi pengembangan energi terbarukan berjalan sukses," ujar Ridwan.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi Golkar itu menyampaikan maksud dan tujuan Komisi VII DPR RI mengunjungi PTPN X dan PT Enero adalah menyerap aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan, pelaku usaha dan Pemda terkait RUU EBT. Salah satunya, terkait potensi bioethanol yang tak kalah penting dari sumber energi lainnya seperti minyak bumi dan gas.

“Komisi VII DPR RI mengambil inisiatif dalam penyusunan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. Melalui RUU EBT,  yang merupakan konsensus semua pemangku kepentingan akan dapat memacu kita semua untuk secara serius terlibat dalam melakukan akselerasi pengembangan energi terbarukan," tandas Ridwan.

Sementara itu, perwakilan PT Enero saat pertemuan tersebut menyampaikan usulan dan harapan untuk adanya alokasi subsidi untuk mendorong pengembangan bioethanol diantaranya melalui dipenuhi dari pajak ekspor tetes tebu (molasses). Seperti diketahui, salah satu isu yang mencuat dalam pengembangan energi terbarukan terkait pendanaan yang harus disiapkan.

Turut hadir pada kunjungan tersebut diantaranya Anggota VII DPR RI Novri Ompusunggu (F-PDI-Perjuangan), Dyah Roro Esti dan Gandung Pardiman dari Fraksi Partai Golkar, Ratna Juwitasari, (Fraksi PKB) dan Rusda Mahmud (Fraksi Demokrat). Lalu Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Dirjen IKTF Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam, PT Pertamina Power Indonesia (PPI) dan Kadis ESDM Jatim Nurcholis. (pun/sf)