Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto : Dok/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta vaksin dosis ketiga atau booster perlu diatur. Diketahui Kementerian Kesehatan membuat dua skenario penyuntikan vaksin booster yang rencana dimulai Januari 2022. Skenario itu pertama ialah vaksinasi gratis yang dibebankam kepada APBN. Di mana, vaksin itu diperuntukan kepada penerima bantuan iuran (PBI) baik bagi lansia maupun non lansia.

Sementara skenario kedua, yakni vaksinasi mandiri atau berbayar. Vaksin booster yang menjadi beban APBN akan diberikan kepada 83,1 juta orang, dengan kebutuhan sebanyak 92,4 juta vaksin. Sedangkan vaksin booster yang non APBN akan diberikan kepada 125,2 juta atau sekitar 139 juta vaksin,

“Vaksin booster berbayar masih pro kontra di masyarakat, ini perlu diatur. Kalau berbayar jangan sampai terulang kasus perubahan tarif seperti tes antigen dan PCR, sejak awal harus clean. Jangan sampai terjadi ketidakpercayaan publik ke pemerintah,” kata Mufida saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, RDP dengan Kepala BPOM dan RDPU dengan Direktur Utama PT Bio Farma dan Pengurus Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Menurut Mufida, jika vaksin booster harus berbayar, ia berharap pemerintah menetukan harga eceran tertinggi (HET). “Secara prinsip vaksin merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi  tanggung jawab pemerintah. Tetapi jika tidak memungkinkan karena anggaran, tarif yang tidak ditentukan jangan berdasar pada profit,” tambahnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendesak Kemeneks menyiapkan perencaan vaksin booster secara matang dari regulasi yang jelas, pembiayaan yang cukup, penetuan harga vaksin booster yang terjangkau dan strategi pelaksanaannya yang transparan. “Vaksin booster, bagaimana bisa meningkatkan anti-bodi, apakah bisa menghadapi varian baru seperi Omicron dan lain-lain. Ini perlu dijelaskan,” jelasnya. 

Terakhir, ia juga meminta pemerintah mendorong perceatan vasin merah putih. “Kalau bisa diproduksi, itu akan lebih baik membantu memotong rantai penyebaran Covid-19 dan menjadi kebanggaan karya anak bangsa,” terang legislator dapil DKI Jakarta I tersebut.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, biaya vaksinasi booster Covid-19 yang dimulai pada Januari 2022 tidak akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Pemerintah hanya akan menanggung biaya vaksinasi booster Covid-19 bagi wrga lanjut usia dan penerima bantuan iuran (PBI). Budi menyebutkan, penjualan vaksin secara langsung kepada masyarakat diharapkan dapat menyebabkan keseimbangan pasar dan membuat masyarakat punya banyak piihan vaksin.

“ Untuk vaksinasi booster tahun depan kita akan bagi dua skenario, untuk vaksinasi lansia dan PBI non-lansia, itu akan ditanggung negara. Sedangkan untuk yang mandiri dan non-lansia itu akan kita buka agar perusahaan-perusahaan farmasi bisa mengimpor vaksinnya dan langsung mnejual ke masyarakat,” jelas Menkes Budi. 

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM RI) Penny K. Lukito mengungkapkan ada tiga jenis vaksin Covid-19 yang sudah berporses untuk mendapatkan izin vaksinasi booster di Januari 2022 mendatang. “Pertama ada vaksin Pfizer yang berproses mendapatkan EUA homologus untuk usia 18 tahun keatas, lalu, vaksin AstraZeneca untuk booster 18 tahun ke ats dan ketiga ada vasin Sinova CoronaVac untuk booster homologus untuk usia 18 tahun ke atas,” jelasnya. (rnm/sf)