Evita Nursanty Ingatkan PT Pupuk Indonesia Tingkatkan Sosialisasi Kartu Tani

22-12-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty saat bertukar cinderamata usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima di Solo, Jawa Tengah, Senin (20/12/2021). Foto: Puntho/nvl

 

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mengingatkan PT Pupuk Indonesia untuk meningkatkan sosialisasi manfaat penggunaan kartu tani kepada segenap petani dan masyarakat luas. Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut mengungkapkan, sosialisasi tersebut mendesak untuk segera dilakukan mengingat masyarakat khususnya kaum petani untuk menggunakan kartu tani masih terbilang kecil.

 

Demikian disampaikan Evita di sela-sela mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, dengan Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia Bob Indiarto, Direktur Operasi dan Perhutanan Sosial Perhutani Natalas Anis Harjanto, Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN III Mahmudi dan stakeholder lainnya di Solo, Jawa Tengah, Senin (20/12/2021).

 

“Terkait hal itu, saya mengusulkan untuk perlu segera digelar rapat duduk bersama antara PT Pupuk Indonesia, BRI dan Komisi VI DPR RI untuk mempercepat penyelesaian masalah manfaat kartu tani tersebut. Apalagi, masalah kartu tani  merupakan permasalahan klasik yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung selesai,” ujar Evita.

 

Di sisi lain, Evita juga mendorong PT Pupuk Indonesia untuk semakin intensif mensosialisasikan manfaat penggunaan pupuk cair. Dikarenakan, ungkap Evita, pupuk cair masih banyak kalangan yang mempertanyakan kemunculan pupuk cair di publik secara tiba-tiba tanpa merasa adanya sosialisasi lebih awal. Padahal, tandas Evita, manfaat dari pupuk cair cukup bagus sebagaimana dipaparkan oleh PT Pupuk Indonesia.

 

“Hal-hal sosialisasi inilah yang saya rasa perlu diberikan kepada masyarakat. Selain itu, saya menyoroti birokrasi di dunia pertanian yang masih terlalu rumit sehingga diharapkan sistem itu di-simplified atau disederhanakan menjadi satu sistem saja sehingga tidak berbelit-belit. Dengan demikian, diharapkan minat masyarakat khususnya  generasi muda menjadi petani tidak menurun,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah III itu. (pun/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...