Penumpukan PMI di Bandara, Netty Prasetiyani: Harusnya Mereka Diprioritaskan

23-12-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyayangkan terjadinya penumpukan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bandara Soekarno-Hatta, di Tangerang, Banten, yang videonya sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ia mempertanyakan kenapa sampai terjadi penumpukan dan  kerumunan seperti itu.

 

“Seharusnya otoritas bandara sudah mengantisipasi dengan menyiapkan teknis yang efektif dan efisien. Dengan begitu, proses antrian karantina tidak menyulitkan para pekerja migran yang ingin segera pulang dan berkumpul dengan keluarga," ujar Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (23/12/2021). 

 

Selain soal penumpukan antrean yang memakan waktu berjam-jam, Netty juga mempertanyakan kesiapan tempat wisma karantina gratis untuk para pekerja migran. “Sesuai aturan, para pekerja migran mendapatkan fasilitas karantina gratis dari negara. Mereka adalah para pahlawan devisa yang seharusnya mendapatkan perhatian dan prioritas dari pemerintah," ungkap Netty. 

 

Menurut politisi PKS tersebut, alternatif tempat karantina gratis di Wisma Atlet atau di fasilitas lainnya harus tetap memerhatikan prosedur standar. "Jangan sampai karena gratis, fasilitas seadanya, tidak memenuhi standar prokes. Nanti malah bisa jadi klaster karantina," kata Netty sembari meminta pemerintah agar membuat kebijakan penetapan batas maksimal biaya karantina di hotel dengan harga terjangkau. 

 

“Pembatasan perlu dilakukan agar masyarakat tidak merasa terbebani untuk karantina mandiri  di hotel. Mereka yang bepergian ke luar negeri kan tidak semua untuk tujuan jalan-jalan. Ada yang karena tugas. Jadi, jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan kewajiban karantina ini untuk kepentingan bisnis semata," tuturnya.

 

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu berharap, dengan  biaya karantina yang wajar, masyarakat akan  taat  menjalani karantina dan  tidak  melakukan kecurangan agar lolos dari kewajiban tersebut. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...