Legislator Dukung Pembatalan Penghapusan Premium Oleh Pemerintah

04-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul sembiring. Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul sembiring mendukung keputusan pemerintah yang membatalkan penghapusan Premium untuk saat ini. Pasalnya kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang masih belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19 lalu.

 

“Kalau memang benar ada pembatalan penghapusan Premium oleh pemerintah, saya tentu sangat setuju sekali. Supaya pendekatannya lebih soft lagi. Jadi jangan dadakan. Kalau saat ini premium dihapuskan, tentu sangat memberatkan masyarakat lapisan bawah. Padahal dampak pandemi covid saja masih sangat dirasakan masyarakat,” ungkap Tifatul kepada Parlementaria melalui sambungan telpon, Selasa (4/1/2022).

 

Sebagaimana diketahui, sambung Tifatul, selama ini masyarakat merupakan pengguna premium. “Kalau mobil masyarakat lapisan atas kan, saya yakin sudah tidak menggunakan premium. Karena memang bisa merusak mesin. Jadi jika premium jadi dihapuskan, maka masyarakat bawah lah yang paling merasakan dampaknya,” tuturnya.

 

Meski demikian politisi dari Fraksi PKS ini berharap agar pembatalan penghapusan premium ini jangan sekadar lip service. Artinya pemerintah membatalkan penghapusan premium, tapi Pertamina malah tidak mendistribusikan premium ke seluruh SPBU alias kosong. Padahal di beberapa rapat dengan Komisi VII DPR Pertamina mengaku stok Premium masih banyak. Namun demi target dan pemasukan yang lebih besar, pemerintah sengaja menahan pendistribusian premium. Sehingga masyarakat terpaksa beralih ke jenis BBM lain.

 

Karena tidak dapat dipungkiri, belakangan meski belum ada keputusan penghapusan premium, namun kenyataan di lapangan atau di beberapa SPBU masyarakat sulit menemukan premium. Sehingga terpaksa membeli pertamax yang notabene harganya jauh lebih tinggi dibanding premium. “Singkatnya, jangan katanya batal dihapus, tapi premium malah susah didapat,” tegasnya.

 

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini berharap jika kelak pemerintah jadi mengambil kebijakan penghapusan premium itu, maka perlu sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Supaya masyarakat bawah yang selama ini menggunakan premium bisa pelan-pelan beralih ke BBM jenis lain, atau paling tidak menyiapkan kendaraannya untuk menggunakan premium. (ayu/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...