Kasus Omicron Meningkat, Pemerintah Harus Berkaca pada Penanganan Delta

13-01-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: Mentari/nvl

 

 

Pemerintah memprediksi puncak gelombang kasus virus Covid-19 varian Omicron terjadi pada awal Februari mendatang. Berkaca dari negara lain, lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron terjadi sekitar 40 hari setelah kasus pertama ditemukan. Terkait informasi tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mewanti-wanti pemerintah untuk berkaca pada penanganan varian Delta di pertengahan tahun lalu. 

 

Ia mengingatkan untuk memperketat protokol kesehatan hingga mempercepat pemerataan vaksinasi secara nasional tahap 1, tahap 2 dan booster.  “Saya kira apa yang disampaikan terkait potensi Februari ada puncak Omicron kan tidak boleh kita abaikan, kita harus serius dan persiapkan dengan baik agar kasus itu tidak terjadi  dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan,” ujar Rahmad dalam keterangan persnya, baru baru ini. 

 

Lebih lanjut Rahmad mengatakan Indonesia harus juga berkaca dari negara lain di mana dalam dua minggu proses penularan varian Omicron secara global begitu cepat sekali. “Sedangkan di Indonesia juga sudah terjadi transmisi lokal yang itu justru semakin sulit untuk kita deteksi dan kendalikan kalau kita abai prokes dan tidak menganggap Omicron sesuatu yang serius," tuturnya. 

 

Agar tidak terjadi ledakan kasus seperti varian Delta pertengahan tahun lalu, politikus PDI-Perjuangan itu menilai pemerintah harus menggencarkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat bahwa Omicron nyata secara global. "Kita juga berkaca pada negara mayoritas Omicron seperti AS India dll agar kita lebih hati-hati. Prokes tidak boleh kita tawar agar efektif," jelasnya. 

 

Meskipun Omicron menulari warga yang sudah divaksin, tambah Rahmad, tetap harus menyukseskan program vaksinasi. Khususnya yang belum vaksin tahap satu. "Juga harus kita dorong vaksin kedua juga termasuk penyuntikan booster untuk dipercepat khususnya lansia,” pesan Rahmad.

 

Dikatakan legislator dapil Jawa Tengah V itu, Komisi IX DPR RI sudah mendorong pemerintah untuk mempersiapkan hal buruk jika kasus Omicron meledak. Salah satunya adalah dengan menyiapkan obat-obatan dan oksigen. Meski sudah dilakukan namun perlu diingat negara manapun tidak akan sanggup menyiapkan fasilitas kesehatan di saat warganya bersamaan sakit. 

 

"Berkaca negara lain juga saat Omicron meledak, rumah sakit juga penuh, bukan berarti OTG itu fisiknya kuat, tapi ketika menulari saudara kita yang lansia kemudian menulari kita yang komorbid kita harus waspada. Karena itu kita camkan ini. Meskipun kita siapkan tapi warga sama-sama sakit serempak, meledak, sulit kita siapkan faskes," jelas Rahmad lebih lanjut.

 

"Untuk itu harga mati tidak boleh ditawar karena Omicron sudah dominasi apalagi banyak OTG, yaitu jangan mengacu pada data saja. Kita patut waspada kemungkinan Omicron sudah banyak menyebar dan banyak OTG. Tapi Jangan panik, kita tetap kita waspada," tandasnya. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...