Kepala  PKA BK DPR Asep Ahmad Saefulloh. Foto: Tiara S/jk

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang signifikan. Sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2020, kinerja perekonomian kini kembali menguat. Menjaga kuantitas sekaligus kualitas menjadi agenda prioritas Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian (PKA BK) Sekretariat Jenderal DPR RI guna menjaga konsistensi penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Kepala  PKA BK DPR Asep Ahmad Saefulloh dalam Konsinyering dengan tema ‘Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Berkualitas’ di Ruang Sidang II, Wisma Graha Sabha Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/1/2022). Saat ditemui Parlementaria, dirinya berharap agenda ini membuka ruang untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan data sebagai rujukan penyusunan analisis guna menguatkan fungsi DPR RI dalam pengawasan dan anggaran.

“Kami mengundang narasumber dari berbagai latar belakang seperti kalangan akademisi hingga kalangan independen. Kami berupaya mengingatkan untuk tidak terlena dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang cukup bagus kini. Kami ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bagus ini tidak hanya soal kuantitas, tapi juga bisa meningkatkan kualitas sehingga kehidupan masyarakat Indonesia jadi lebih baik,” ujar Asep.

Pada saat yang sama, dirinya menjabarkan sepanjang tahun 2017-2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai pada kisaran 5,2 persen. Akan tetapi pada tahun 2020, Indonesia jatuh hingga 2,1 persen. Meskipun Indonesia kini berupaya optimis untuk bangkit dari pandemi Covid-19, pemerintah harus menyeluruh memperhatikan sejumlah aspek agar perekonomian Indonesia tidak rapuh.

Di sisi lain, pada tahun 2021, Kementerian Koordinator Perekonomian menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada rentang 3,7 persen hingga 4,0 persen (yoy) pada sektor sosial, informasi dan komunikasi, perdagangan dan reparasi, serta pertambangan dan penggalian Dengan kondisi tersebut, ada optimisme pemulihan ekonomi yang berlanjut hingga 5,2 persen pada tahun 2022.

Mengingat konsep pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadi agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka implementasinya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif. Di mana ditunjukan dengan adanya daya dukung sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan adil dan merata. Tidak hanya itu, agenda ini juga termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dan 2022.

Oleh karena itu, Asep menjelaskan ada sejumlah indikator kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang perlu diperhatikan. Di antaranya menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, pemerataan pembangunan dari timur hingga barat Indonesia, ramah lingkungan, dan sumber daya manusia yang berdaya. Dengan demikian, ia menegaskan pemerintah perlu berkomitmen penuh meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas dari hasil pembangunan guna peningkatan perekonomian Indonesia.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid, Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI mengundang Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas Eka Chandra Buana, Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Faisal H. Basri, Wakil Dekan Bidang Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama sekaligus Alumni UGM Gumilang Aryo Sahadewo, dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar. (ts/sf)