Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin kunjungan ke PT Bukit Asam Tbk di Pelabuhan Tarahan, Lampung, Kamis (20/1/2022). Foto: Singgih/Man

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan, sebagai salah satu tindak lanjut rapat dengar pendapat umum Komisi VI DPR RI dengan asosiasi pengusaha tambang batu bara beberapa waktu yang lalu, dan menyikapi krisis stok batu bara untuk pasokan dalam negeri, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan ke PT Bukit Asam Tbk di Pelabuhan Tarahan, Lampung.

“Sebenarnya kita ingin mengetahui apa sebab musabab kita sampai terjadinya krisis stok batu bara untuk kebutuhan energi listrik nasional kita atau PLN. Itu yang kita lakukan langsung spesifik ke Bukit Asam sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang batu bara. Sejauh mana kontribusi PT Bukit Asam terhadap pembangkit nasional kita dan sejauh mana hal-hal yang menyangkut larangan ekspor (batu bara), begitu juga rencana hilirisasi itu sudah dikerjakan oleh PT Bukit Asam,” ungkap Aria Bima di Lampung, Kamis (20/1/2022).

Aria Bima mendapati informasi bahwa pasokan batu bara PT Bukit  Asam mencapai 154 persen yang berarti sudah melebihi Domestic Marketing Obligation (DMO) di atas ketentuan dan masih sangat memungkinkan untuk dinaikkan kembali. Diketahui Peraturan Menteri (Permen) terkait dengan DMO menyebutkan bahwa kewajiban pengusaha batu bara menjual 25 persen dari total produksi kepada PLN per tahun.

“Ternyata kita cukup optimis baik untuk buffer stock atau ketersediaan batu bara kita untuk PLN, karena ternyata PT Bukit Asam sudah lebih untuk DMO-nya dan sudah mencapai 154 peren di atas ketentuan yang sudah ditetapkan, itupun masih sangat mungkin untuk dinaikkan kembali,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

“Kesepakatan kita secara politis bahwa hal-hal yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, energi dasar buat kelistrikan kita akan lebih diprioritaskan. Untuk larangan ekspor kali ini memang jelas akan mempengaruhi cash flow Bukit Asam yang setelah kemarin terhantam dalam situasi Covid-19. Tetapi demi hal-hal yang berkaitan dengan tidak hanya diukur dari benefit corporation, tapi bagaimana benefit ratio untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa yang lebih besar,” ujarnya.

PT Bukit Asam juga menyampaikan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri baik untuk stok batubara atau kebutuhan energi listrik untuk PLN, diharapkan kebutuhan energi dalam negeri akan terus terjaga dengan aman.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menilai kinerja PT Bukit Asam sudah cukup baik karena dari laporan tahun 2021 mendapatkan laba bersih sebesar Rp7 Triiun dan produksinya cukup meningkat. “Yang terpenting mereka sudah memenuhi DMO dan kewajibannya memenuhi kebutuhan energi dalam negeri,” apresiasi politisi Partai Gerindra tersebut. (skr/sf)