Kunjungi PT IKPP, Komisi VII Ingin Pastikan Regulasi Produksi Kertas Dalam Negeri

21-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP), di Pekanbaru, Riau, Kamis (20/1/2022), Foto: Bianca/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengatakan, untuk mewujudkan Nawacita Presiden Joko Widodo dalam mendorong produksi dalam negeri yang sesuai dan tepat sasaran, maka produk industri dalam negeri perlu dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

 

Untuk itu, pada kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP), di Pekanbaru, Riau, Kamis (20/1/2022), Nasir menyebut, Komisi VII DPR RI ingin melihat dan memastikan regulasi produksi yang dilakukan perusahaan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Khususnya kebutuhan akan kertas yang menjadi produk utama perusahaan tersebut. 

 

Menurut politisi Partai Demokrat ini, jika produksi kertas yang dihasilkan dalam negeri dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka, perlu ada pengurangan terhadap impor. Sebab selama ini, Indonesia ternyata masih mengimpor kertas dan bahan baku kertas dari luar negeri. 

 

"Ternyata memang benar perusahaan (PT Indah Kiat Pulp & Paper) ini cukup (memenuhi kebutuhan dalam negeri) bahkan lebih, dia melakukan ekspor. Nah, ada yang harus kita dalami regulasi ini ada bahan baku kertas yang impor. Ini nanti perlu kita melakukan klarifikasi kepada kementerian untuk bahan-bahan impor ini kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup dan kita bisa mengekspor, alangkah lebih baiknya kalau kita memberhentikan impor tadi,” ujarnya. 

 

Lebih lanjut Nasir menekankan, dalam kunjungan tersebut Komisi VII DPR RI juga ingin memastikan regulasi yang dilakukan perusahaan terkait dengan jumlah produksi dan luasan lahan yang ditanam dipatuhi dengan baik. "Karena itu kami akan melakukan pendalaman untuk menyiapkan, kami minta perusahaan untuk menyiapkan seluruh data-data dan mengkonkretkan untuk dilakukan pendalaman dan kajian untuk mendapatkan database yang jelas," jelasnya. 

 

Selain itu, terkait dengan bau dari limbah hasil produksi, Nasir menegaskan kepada perusahaan untuk dapat memperbaiki sistem dan memperhatikan lingkungan. "Kita minta kepada perusahaan dan kita tegaskan untuk memperbaiki sistem dan mentaati lingkungan, supaya ini bersih, dan masyarakat layak untuk menikmati udara yang ada di sekitar pabrik ini," imbuh legislator dapil Riau II ini. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...