Komisi IX Desak Kemnaker Tangani PMI Ilegal
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). Foto: Munchen/Man
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengatakan, dalam rangka perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Komisi IX mendesak Kemnaker untuk berkoordinasi aktif lintas kementerian dan lembaga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara tertentu dalam penanganan masalah PMI ilegal.
"Saya menggarisbawahi di sini Bu Menteri, yang kemarin di Kepri ada kejadian itu kalau enggak salah yang (PMI) ilegal juga ya, dan itu sudah berkali-kali," paparnya saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022).
Lebih lanjut, Kemnaker diminta dapat mendorong pemberdayaan dan pertahanan ekonomi bagi PMI yang dipulangkan akibat pandemi Covid-19 atau dipulangkan habis kontrak. Serta diharapkan dapat mempercepat progres MoU dengan negara penempatan PMI dengan memperhatikan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Ini perlu kita tekankan agar setahun dua tahun ini karena pandemi, sekarang mungkin belum lewat pandemi tetapi sudah mulai landai, mungkin itu Mou nya agar segera oleh Kementerian Tenaga Kerja agar digas lagi, untuk MoU ini," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain itu, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 091/PUU-XVIII/2020 tentang perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Komisi IX mendesak Kemnaker untuk dapat berperan aktif untuk memperbaiki legal formal tersebut.
"Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk berperan aktif bersama kementerian dan lembaga yang lain dalam rangka memperbaiki legal formal UU Cipta Kerja sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 091/PUU-XVIII/2020 dan melibatkan seluruh stakeholder," ungkap legislator dapil Sumut III itu. (bia/sf)