Mitra-mitra Komisi V DPR RI diminta membuat program yang dapat dirasakan masyarakat miskin dan proyek tersebut bisa diselesaikan dan sesegera mungkin dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

      Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR Malkan Amin saat Rapat Kerja dengan seluruh mitra kerja Komisi V yakni Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan mitra lainnya, Senin (12/3), yang dipimpin Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow.

     Rapat Komisi V dengan mitra terkait membahas perubahan Rencana Kerja Anggaran Kelembagaan/Lembaga (RKAKL) perubahan APBN Tahun 2012 dan RAPBN-P Tahun 2012.

      Malkan mengingatkan, program yang akan dibahas hendaknya lebih mengarah pemanfaatannya untuk masyarakat kecil. Untuk itu dia menanyakan, apakah program yang akan dibahas itu benar-benar sudah diarahkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat miskin.

“Kita jangan pernah bermimpi melihat mereka sejahtera kehidupannya kalau tidak ada program yang menyentuh mereka,” kata Malkan.

            Selain itu, apakah program yang dibuat sudah mampu menghilangkan atau mengurangi kesengsaraan dan penderitaan masyarakat, dimana banjir, bencana alam banyak melanda di beberapa daerah.

            Menurut Malkan, program yang dibuat itu hendaknya juga dapat secepatnya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

            Sementara anggota Komisi V lainnya, Achmad Syafei mengusulkan dalam pembahasan APBN-P 2012 perlu adanya kesepakatan-kesepakatan, misalnya rambu-rambu dan kriteria perumusan program atau kegiatan yang didapatkan dari tambahan alokasi anggaran.

Dia mencontohkan, Pemerintah sebaiknya memprioritaskan program-program pembangunan lanjutan khususnya terutama dalam APBN-P. Karena dia melihat, di Kementerian Perhubungan banyak sekali pembangunan-pembangunan lanjutan yang sudah lama dibangun tapi belum selesai-selesai sampai sekarang, namun tidak masuk dalam program ini. Sementara, katanya, banyak sekali program-program baru yang dimasukkan dalam APBN-P Tahun 2012.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan, anggaran belanja Kementerian PU dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesar Rp 73.801,1 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 18 persen.

Pemanfaatan tambahan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas Indonesia Timur yaitu pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Selain itu, katanya, pembangunan infrastruktur konektivitas domestik dan koridor ekonomi, seperti jalan akses pelabuhan Maloy, jalan perbatasan Kalimantan, jalan dan jembatan ruas Salumatu-Mamasa-Batas Tator Sulawesi Selatan, jalan strategis Provinsi Sulawesi Tenggara dan pembangunan jalan mendukung kawasan industri Dumai.

Pembangunan lain adalah waduk dan sarana irigasi guna mendukung ketahanan pangan serta infrastruktur penanganan banjir di Pulau Jawa.

Sementara Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengatakan, alokasi anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas Indonesia Timur, yaitu pembangunan infrastruktur perhubungan di Provinsi NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Selain itu, katanya, untuk pembangunan infrastruktur konektivitas domestik dan koridor ekonomi seperti pembangunan jalan kereta api jalur ganda Semarang-Bojonegoro, sebagian konstruksi Solo-Kertosono dan pembangunan bandara.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyampaikan, peningkatan alokasi anggaran Kemenpera akan digunakan untuk pelaksanaan program-program klaster 4 yaitu program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi NTT yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2011.

Selain itu, untuk penanganan permukiman kumuh daerah aliran sungai Ciliwung, serta pembangunan rumah sangat murah/swadaya sebesar Rp 1.474,3 miliar.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faizal Zaini  mengatakan, dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.103,8 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 8,4 persen.

Perubahan alokasi anggaran belanja Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal dalam RAPBN-P tahun 2012 disebabkan oleh drop loan sebesar Rp 17,7 miliar, pengurangan HLN sebesar Rp 24,8 miliar, penggunaan SAL untuk pembangunan infrastruktur transportasi sebesar Rp 200 miliar, dan rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012.

Belanja yang bisa dihemat dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebesar Rp 72 miliar yang seluruhnya berasal dari belanja barang. (tt)foto:wy/parle