Komisi VI: Sumber Daya Alam Mineral untuk Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat

25-01-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima di sela-sela memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Bukit Asam, Pelabuhan Tarahan, Lampung, Kamis (20/1/2022). Foto: Singgih/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan bahwa persoalan harga batu bara di luar negeri yang lebih menarik, sehingga membuat perusahaan tambang melakukan ekspor, tidak boleh sampai mengorbankan kepentingan rakyat. Karena, lanjut Aria Bima) sumber daya alam mineral yang dimiliki Indonesia sepenuhnya untuk kemakmuran dan untuk kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Tanah Air.

 

“Kita cermati, selain situasi harga luar yang lebih menarik bagi pengusaha untuk melakukan penjualan ekspor, karena harga dalam negeri sekitar 70 (dolar AS per ton) dan harga luar di atas 200 (dolar AS) ini dalam common sense business. Saya kira tidak ada pengusaha yang tidak ingin untung tapi sekali lagi dasar pijaknya tidak common sense business, dasar pijaknya adalah secara ideologis dan konstitusi bahwa bumi air beserta isinya ini digunakan untuk kemakmuran rakyat,” ungkap Aria Bima di sela-sela memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Bukit Asam, Pelabuhan Tarahan, Lampung, Kamis (20/1/2022).

 

“Persoalan harga (batu bara) di luar yang begitu menarik itu tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat, memang itulah yang memberi sumber daya alam mineral ini untuk kemakmuran dan untuk kesejahteraan rakyat. Dasar inilah yang kita bawa untuk mengecek kemarin dengan pengusaha- pengusaha batubara swasta dan kali ini BUMN untuk menegaskan kembali bagaimana persoalan batubara ini tidak hanya sekedar benefit koorperasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan,” ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Lebih lanjut, Aria Bima menegaskan, kebijakan larangan ekspor batu bara merupakan tugas ideologi dan tugas konstitusi dalam sistem ekonomi nasional. “Kita ternyata mengetahui betul bagaimana kerepotan negara-negara industri besar pada saat kita tutup. Maka logika nasional interest kita kalau mau aman pembangunan industri dengan kinerja terjamin ya ke Indonesia saja. Produk primer kita ternyata menjamin keberlangsungan private capital yang melakukan investasi di China yang melakukan investasi di negara-negara Asia, bahkan di negara Eropa ini yang harus kita pikirkan lebih lanjut selain hilirisasi di sektor-sektor mineral ini,” ujarnya.

 

Legislator dapil Jawa Tengah V ini juga menambahkan, banyak produk batu bara yang bisa diklasifikasi dengan produk-produk turunannya seperti etanol, bauksit, nikel yang selama ini menjadi tumpuan industri-industri. “Tidak ada rakyat ini yang tidak membutuhkan listrik dan apabila sistem keganggu sektor-sektor lain terutama industri juga akan terganggu, maka menurut saya bahwa persoalan harga diluar yang begitu menarik itu tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat,” tegas Aria Bima. (skr/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...