Komisi XI DPR sepakati Asumsi Makro Ekonomi
13-03-2012 /
KOMISI XI
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro APBN-P 2012 ditetapkan sebesar 6,5 persen plus minus 0,2 persen.
Hal tersebut mengemuka saat Raker Gabungan Komisi XI DPR yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis dengan Kepala Bapennas Armida Alisjahbana, Menkeu Agus Martowardoyo, Gubernur BI Darmin Nasution, Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Asumsi inflasi dalam APBN-P 2012 pemerintah dan komisi XI DPR sepakat inflasi dipatok maksimal sebesar tujuh persen. Namun, di sisi lain Fraksi Golkar tetap tidak mau mengikuti kesepakatan dan memilih tetap pada range 6-6,7 persen.
Untuk suku bunga SPN tiga bulan yang telah disepakati oleh keduanya berada pada kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Sementara untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), telah disepakati sebesar Rp8.900 per USD hingga Rp9.100 per USD.
Menurut Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, hasil kesepakatan antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah akan direkomendasikan dan dibahas selanjutnya di Badan Anggaran (Banggar).
Sementara Dolfie (FPDIP) mengatakan, prinsipnya fraksinya menyepakati angka tersebut. Namun catatannya, pembahasan pertumbuhan ekonomi juga tetap dibahas dengan Badan Anggaran Nantinya.
Dia menambahkan, dirinya menginginkan pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. perlu ada pembahasan yang kompleks mengenai hal tersebut. Agar jika disandingkan dengan angka kemiskinan tidak menjadi kontradiktif.
Terkait kenaikan BBM, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah memiliki program kompensasi untuk masyarakat golongan bawah, yang diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat.
"kita memberikan kompensasi perhatian masyarakat yang rentan, selain kita sudah punya program-program yang kita jalankan. Cluster 1,2,3 kita secara khusus akan mengusulkan raskin untuk 2, buat bantuan langsung masyarakat yang akan diberikan selama 9 bulan untuk masyarakat yang paling rentan,"katanya.
Dia mengharapkan penyaluran kompensasi nanti tidak akan menimbulkan kekacauan karena telah menggandeng aparat. "Kami aparat pemerintah yakin sistem yang sehat dan nggak terjadi distorsi dan pengirimannya pun akan dikirimkan sejauh mungkin supaya tidak akan melibatkan individu-individu atau personil-personil sejauh mungkin akan dilakukan cash transfer,"terangnya. (si) foto:iw/parle
