Komisi VI Minta Kasus Korupsi Tidak Kembali Terulang di Asabri

26-01-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Asabri dan PT Taspen beserta jajaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022). Foto: Geraldi/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta PT Asabri (Persero) untuk terus melakukan perbaikan terutama pada kelola keuangan dan layanan. Ia menilai kasus korupsi yang sempat menyebar didalam perusahaan tersebut mencederai nama baik Asabri yang menjadi asuransi milik negara.

 

“Kasus korupsi Asabri mencederai bangsa dan Negara bagaimana tidak? Nilainya tidak main-main sangatlah besar, untuk itu kita ingin jajaran direksi yang sekarang  tidak mengulangi perbuatan seperti itu,” kata Rieke saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Asabri dan PT Taspen beserta jajaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

 

Politisi PDI-Perjuangan ini mempertanyakan perkembangan kasus terkini mengenai vonis yang terlibat korupsi PT Asabri. “Bagaimana perkembangan terkini mengenai vonis yang terlibat dalam kasus Asabri dan aset-aset yang sempat disita itu gimana perkembangannya,” imbuhnya.

 

Rieke meminta, PT Asabri dan Kementerian BUMN RI untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Keuangan untuk mengembalikan asset sitaan kasus korupsi sehingga perusahaan dapat terus menjalankan aktivitas-aktivitas seperti biasanya.

 

“Agar hal ini tidak kembali terulang pengelolaan manajemen investasi dan dana harus secara baik dan transparan, profesional dengan prinsip kehati-hatian, kemudian aset Asabri juga harus segera dikembalikan dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait agar perusahaan dapat terus menjalankan aktivitasnya secara benar,” sebut legislator dapil Jawa Barat VII tersebut. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...