Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah melakukan mitigasi potensi bencana di Ibu Kota Negara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya, pemerintah perlu mencermati pandangan berbagai ahli geologi, baik dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Universitas Gadjah Mada (UGM), maupun dari Badan Geologi, Kementerian ESDM mengenai potensi bencana geologi di wilayah IKN baru.

"Pemerintah semestinya memperhatikan betul pandangan dari para ahli geologi. Soal pemindahan IKN, jangan dilakukan secara terburu-buru, apalagi di tengah pandemi Covid-19, varian Omicron tengah mendaki puncak," kata Mulyanto dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (2/2/2022).

Politisi PKS itu melanjutkan, potensi bencana geologi ini harus dikaji secara cermat dan detail, kemudian disusun rencana mitigasinya. Hal ini terkait dengan keselamatan penduduk dan juga kondisi keamanan IKN baru dalam jangka panjang. "Perlu studi yang mendalam untuk dapat memetakan kondisi bawah tanah wilayah IKN," ujarnya.

Mulyanto menyetujui saran para ahli agar pemerintah menyusun peta detail geologi teknik di wilayah IKN tersebut sehingga mengetahui secara persis daerah-daerah mana yang rawan bencana, kemudian melakukan mitigasi spesifik. "Langkah itu penting untuk memberi rasa aman bagi masyarakat," sambung Mulyanto sembari berharap, Badan Geologi Kementerian ESDM seharusnya bertugas menangani persoalan tersebut.

Diketahui, para ahli mengungkap beberapa potensi bencana geologi penting pada IKN. Potensi bencana tersebut adalah potensi patahan dan pergeseran tanah karena keberadaan gunung api lumpur atau mud volcano di wilayah IKN dan bencana yang dapat terjadi diakibatkan jebakan gas dangkal. Selain itu, keberadaan sumber batu bara dikhawatirkan memicu kebakaran di IKN serta banyaknya lubang tambang yang harus ditutup. (hal/sf)