BUMN ‘Holding’ UMi Perlu Bina UMKM Guna Tingkatkan Kualitas Produk ke Pasar Internasional

04-02-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke BUMN Holding Ultra Mikro di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/2/2022). Foto: Ridwan/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai BUMN Holding Ultra Mikro (UMi) perlu melakukan pembinaan terhadap jejaring UMKM yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan kualitas produk lokal untuk ekspor ke dunia internasional, khususnya pemasaran melalui dunia teknologi. Hal ini untuk melengkapi usaha UMi tersebut kepada UMKM melalui penguatan permodalan selama ini.

 

“Jejaring UMKM di BUMN Holding Ultra Mikro ini kan nanti tidak hanya bisa masuk di aspek penguatan permodalan. Juga agar agaimana pembinaan itu bisa juga langsung menangani kualitas produk yang tidak hanya kepentingan pasar domestik tapi juga untuk kepentingan pasar ekspor yang dengan teknologi,” jelas Aria Bima saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke BUMN Holding Ultra Mikro di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/2/2022). Adapun BUMN Holding Ultra Mikro itu sendiri terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani.

 

Dua di antara UMKM yang mengalami perubahan struktur konsumsi di saat pandemi ini adalah sektor pangan dan kosmetik. Menurut Aria Bima, perubahan stuktur konsumsi pangan mengalami perubahan dapat dipahami dikarenakan masyarakat perlu mengonsumsi pangan namun tetap menjaga protokol kesehatan. Sehingga, pembelian secara daring sangat memungkinkan. “Kalau (perubahan struktur konsumsi) itu muncul di industri pangan masih masuk akal. Namun yang kami kaget itu di kosmetik. Apa hubungannya kosmetik dengan recovery ekonomi selama pandemi Covid?” tanya Aria Bima.

 

Setelah ditelusuri, menurutnya, jejaring bisnis melalui berbagai teknologi komunikasi memberikan ruang yang cukup untuk peningkatan produksi. Selain karena size pasarnya berubah, juga karena infrastruktur transportasi yang cepat mempengaruhi struktur perubahan konsumsi tersebut. “Sehingga, bagaimana agar para diaspora, baik sebagai mahasiswa maupun tenaga kerja kita di luar negeri itu bisa berkomunikasi langsung mempertemukan antara buyer dan user dengan para pelaku UMKM lewat zoom misalnya,” harapnya.

 

Sehingga, dengan adanya pembinaan UMKM yang dilakukan oleh UMi ini perbaikan kualitas produk UMKM sebagai produsen barang langsung, menjadi lebih baik. Barang ekspor yang mengalami peningkatan kualitas tersebut ke depannya, tidak lagi dipasarkan secara konvensional, seperti mengadakan bazar, pameran, dan sebagainya. Melainkan, melalui pemanfaatan teknologi, para buyer bisa melihat langsung ke sentra-sentra produksi UMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi.

 

“Ternyata,  cara-cara seperti ini menjadi tambahan pendapatan bagi kawan-kawan diaspora, bahkan ibu-ibu rumah tangga di sana yang berperan aktif pasarkan produk kita di sana. Termasuk, atase kita di luar negeri saya kira bisa kalah cepat dengan para ibu tersebut dalam pasarkan UMKM kita,” tutup Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...