Tidak Sekadar Imbauan, Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Ambil Langkah Antisipatif Cegah Omicron

07-02-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Geraldi/nvl

 

Menekan penyebaran virus Covid-19 varian Omicron di Indonesia, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher minta pemerintah segera ambil langkah antisipatif yang jelas, bukan sekadar menghimbau lansia tidak keluar rumah. Imbauan tetap berada di rumah terutama untuk lansia dengan penyakit penyerta, menurut Netty, sudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga, ia menilai diperlukan sosialisasi yang mendorong masyarakat konsisten mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan.

 

Oleh karena itu, sosialisasi tanpa menimbulkan persepsi buruk perlu diterapkan oleh setiap elemen pemerintah. “Pandemi telah memasuki tahun ketiga, pemerintah seharusnya memiliki pola penanganan dan langkah antisipatif yang jelas dalam menghadapi setiap perkembangan baru, termasuk ancaman Omicron yang lebih mudah tingkat penularannya," ungkap Netty dalam keterangan persnya, Senin (7/2/2022).

 

Dengan menggunakan bahasa positif tanpa mengancam dinilai efektif mendorong masyarakat untuk lebih patuh. Politisi PKS itu menambahkan sosialisasi tersebut bisa menunjukan kesiapan pemerintah mengantisipasi tantangan puncak gelombang ketiga Covid-19. "Sosialisasi dan informasi tentang peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta   percepatan pencapaian target vaksinasi tentu lebih menenangkan daripada info larangan lansia keluar rumah," katanya.

 

Tidak hanya itu, Netty meminta pemerintah turut menjelaskan percepatan target vaksinasi bagi lansia dan anak-anak di bawah 12 tahun. Di mana termasuk capaian target vaksinasi di daerah yang masih belum memenuhi minimal 70 persen target dosis lengkap. Hal lain yang perlu disampaikan, lanjutnya, adalah kesiapan dukungan obat-obatan, suplemen dan telemedisin untuk yang pasien isoman. Terakhir, ia ingin pemerintah beserta para pejabat menjadi contoh baik dalam penegakan disiplin protokol kesehatan.

 

Jangan sampai masyarakat diminta diam di rumah, sementara kunjungan kerja pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, seperti di Danau Toba. Belajar dari pengalaman menghadapi gelombang serangan varian Delta, pemerintah harus lebih sigap dan siap dalam segala sisi,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu. (ts,rnm,ann/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...