Komisi V Minta BMKG Tingkatkan Koordinasi Internal
![](http://berkas.dpr.go.id/pemberitaan/images_pemberitaan/images/2022/Februari%202022/AFR_8416.jpg)
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi. Foto: Arief/Man
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi meminta Deputi Meteorologi, Deputi Klimatologi, Deputi Geofisika dan Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi BMKG meningkatkan koordinasi internal dengan setiap unit organisasi eselon I, meningkatkan perencanaan yang lebih akurat khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Serta, memperbanyak program berbasis masyarakat dan memperbanyak sebaran alat deteksi tsunami terutama di daerah rawan bencana.
Hal itu disampaikan Arwani sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati didampingi segenap jajaran Deputi BMKG dalam agenda pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 BMKG per Deputi dan pembahasan program kerja yang digelar secara fisik dan virtual di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2/2022).
“Selain itu Komisi V DPR RI mengapresiasi capaian realisasi keuangan Deputi Meteorologi sebesar 91,78 persen dan realisasi fisik 99,2 persen, lalu kedua realisasi Keuangan Deputi Klimatologi sebanyak 99,29 persen dan realisasi fisik 100 persen. Selanjutnya, realisasi keuangan Deputi Geofisika 73,68 persen dan realisasi fisik 82,06 persen serta Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi sebesar 65,78 persen dan realisasi fisik 78,5 persen,” ujar Legislator dapil Jawa Tengah III ini.
Adapun, terhadap program tahun anggaran 2021 yang tidak terealisasi maka Komisi V meminta Deputi Meteorologi, Deputi Klimatologi, Deputi Geofisika dan Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi BMKG agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program atau kegiatan Tahun Anggaran 2021 harus segera diselesaikan.” Sehingga, dengan demikian tidak terulang lagi pada Tahun Anggaran 2022,” pungkas Politisi Fraksi PPP DPR RI itu. (pun/sf)