Pelibatan TNI dalam Unjuk Rasa Tidak Tepat
29-03-2012 /
LAIN-LAIN
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar (F-PKS) mengatakan, pelibatan TNI dalam menangani unjuk rasa sudah tidak tepat.
Menurutnya, Kita harus ingat TAP MPR VI/MPR/2000 yang telah memisahkan organ TNI dan Polri, jadi jangan lagi libatkan TNI untuk mengerjakan tugas Polisi."Tentara itu dididik untuk perang, bukan menangani demonstrasi. TNI tidak pinya SOP untuk pengendalian masa, standar operasi mereka adalah untuk melumpuhkan dan menghancurkan musuh,"ujarnya.
Dia menambahkan, kalau mereka turun dan menghadapi mahasiswa, prosedur bagaimana yang akan mereka gunakan. Perkap 16 ataupun protap 1 hanya berlaku untuk polisi, itu tidak digunakan oleh TNI. "penugasan TNI untuk menghadapi demonstrasi tidaklah tepat, ini tidak sesuai dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI,"ujarnya.
Aboe mengatakan, Saya minta TNI segera dikembalikan ke barak, jangan membuat rakyat semakin panik dengan isu gerakan massa yang besar dan anarkhis. Udah cukup rakyat terjepit dengan kenaikan harga akibat isu kenaikan harga BBM, jangan tambah lagi rasa aman mereka terganggu dengan isu gerakan masa.
Sementara terkait desakan agar PKS keluar dari koalisi karena tidak sejalan dengan pemerintah mengenai masalah BBM, Aboe menegaskan, sinyal Presiden bahwa PKS siap berada diluar pemerintahan bila BBM telah mendapat respons positif kader di Mukernas.
"Saya lihat banyak yang mendukung, temen-temen stuktur di daerah dan anggota DPRD daerah memang banyak mendengar keluhan masyarakat, sehingga mereka menyambut baik apa yang disampaikan oleh presiden pada pidato politiknya dipembukaan mukernas,"ujarnya.
Sebagai kader, lanjutnya, kita selalu siap dengan berbagai kebijakan partai, bila memang nantinya partai mengambil kebijakan seperti itu pasti akan kita dukung penuh. "Saya rasa apa yang dirasakan oleh struktur PKS didaerah merupakan serapan aspirasi, mereka yang tiap hari bersinggungan dengan konstituen,"paparnya. (si)