RNI Diharapkan Aktif Wujudkan Kedaulatan Pangan

17-02-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Foto: Andri.

 

Komisi VI DPR RI mendesak PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI (Persero) sebagai induk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan yang dinamai ID Food berkontribusi untuk menembus pasar internasional. Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal menegaskan, juga diharapkan PT RNI secara aktif dan strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.

 

“Komisi VI meminta PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) beserta PT Sang Hyang Seri, PT Berdikari, PT Perindo, PT PPI, dan PT Garam untuk memastikan bahwa pembentukan holding BUMN pangan atau ID Food mampu mengangkat brand perusahaan produsen pangan nasional yang berkelas dunia,” kata Hekal dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2022).

 

Hekal mengatakan, pihaknya juga mendesak RNI untuk bersinergi antara perusahaan BUMN dalam menciptakan ekosistem produksi pertanian dengan menghadirkan solusi holistik melalui  ‘Program Makmur’.  Kemudian, Id Food diharapkan bisa memberi laporan secara tertulis dan berkala tentang rencana restrukturisasi anak dan cucu perusahaan yang masuk dalam second wave transformation.

 

Laporan tersebut, kata Hekal, meliputi laporan keuangan, hasil evaluasi program refocusing bisnis, aksi korporasi seperti divestasi, manajemen aset, merger, inbreng dan akuisisi, sehingga proses tersebut dapat berlangsung efektif sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Komisi VI meminta Id Food untuk menyampaikan blueprint strategi dalam rangka transformasi brand produk unggulan (Rania),” ujar Hekal.

 

Soal itu, Dirut RNI Arief Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya akan menjalani masukan dan arahan yang diberikan anggota dan pimpinan Komisi VI. Dan berharap agar Komisi VI dapat terus memberikan dukungan terhadap holding pangan BUMN itu. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...